Tantang Buktikan Keterlibatannya di Kasus HAM

Tantang Buktikan Keterlibatannya di Kasus HAM
Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Posted by:

JAKARTA – Wiranto santai menanggapi penolakan sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) terhadap penunjukan dirinya menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Menurutnya, setiap tokoh juga kemungkinan akan menghadapi hal yang sama, ketika menjabat posisi tertentu. “Jadi itu biasa, selalu ada letupan-letupan. Tapi begini ya, masalah HAM itu, presiden menunjuk beberapa menteri termasuk saya, tentu didasari pertimbangan yang matang,” ujar Wiranto, Kamis (28/7).

Menurut Wiranto, Presiden Joko Widodo tentu telah melakukan kajian yang mendalam, sebelum menunjuk dirinya menjadi salah seorang anggota Kabinet Kerja. Mulai dari pengalaman, hingga latar belakang yang ada.

Karena itu terhadap kritikan yang ada, terutama menyangkut isu-isu pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan dirinya, Wiranto meminta harus jelas. Baik itu terkait waktu dan tempat di mana pelanggaran dilakukan. “Saya mengharapkan isu-isu HAM mengenai saya, harus jelas locus dan tempus delicti-nya. Di mana dan kapan, lalu di mana keterlibatan saya. Saya akan jelaskan satu per satu,” ujar Wiranto.

Meski banyak kritikan, mantan Panglima ABRI ini menegaskan, komitmen menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Paling tidak melanjutkan langkah-langkah yang sebelumnya dilakukan Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat Menko Polhukam.

“Pak Luhut sudah melakukan langkah-langkah menyelesaikan masalah HAM masa lalu, saya akan lanjutkan. Secara adil, transparan, secara martabat. Tapi jangan merugikan kepentingan nasional. Karena kepentingan nasional tetap nomor satu,” ujar Wiranto.

Sedangkan Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana menanggapi santai kritik dari Kontras atas keputusan Presiden Joko Widodo mengajak ketua umum partainya Wiranto bergabung di kabinet sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Menurut Dadang, adanya pro dan kontra terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialamatkan pada mantan Panglima ABRI itu sudah merupakan hal biasa. “Ya biasa pro dan kontra itu. Tetapi isu pelanggaran HAM itu kan tidak pernah terbukti,” kata Dadang kepada wartawna di Jakarta, Kamis (28/7).

Wiranto, kata Sekretaris Fraksi Hanura tersebut, adalah seorang patriot yang mencintai bangsanya. Ia bahkan menduga pihak-pihak yang tak senang dengan ketumnya, sebagai pihak yang tak senang dengan NKRI.

“Kalau oleh orang yang tidak senang sama NKRI, dengan alasan HAM dan lain-lain tentu senang menyerang Pak Wiranto dengan isu itu. Saya ibaratkan Bung Tomo itu di mata rakyat Indonesia adalah pahlawan, sebaliknya di mata penjajah adalah penjahat perang,” ujarnya.

Politikus asal Jawa Barat ini menilai bahwa Kontras memiliki cara pandang yang berbeda terhadap apa yang telah dilakukan oleh purnawirawan jenderal tersebut di era Orde Baru. “Itu hanya masalah persepsi. Orang membela negara, menjaga keutuhan bangsa, masa dianggap melanggar HAM. Jadi bukan persoalan harus membuktikan, tapi geser posisi cara pandangnya dari nasionalisme, baru itu bener,” pungaks Dadang.

Terpisah, Ketua Bappilu Partai Hanura Karna Brata Lesmana mengatakan, partai akan mencari sosok yang pas untuk duduk di kursi ketua umum. ”Kalau memang tidak boleh rangkap jabatan, otomatis harus ada yang dilepas. Saya kira hal itu sudah dipikirkan oleh beliau (Wiranto, Red),” tukas Karna kepada wartawan.

Mengenai bagaimana proses peralihan kepemimpinannya, Karna menjelaskan, di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sudah dibeberkan tinggal merealisasikannya. ”Nanti ada prosesnya. Inikan mendadak banget,” tandasnya.

Dia juga menambahkan, Wiranto sudah menghitung dan mengkalkulasikan konsekuensi dari keputusan mengambil posisi sebagai menteri. Dirinya yakin Wiranto bisa membantu presiden dalam memperbaiki bangsa.

Sedangkan Ketua DPP Partai Hanura Syarifuddin Sudding mengungkapkan, kemungkinan besar posisi Wiranto tak akan tergeser sebagai ketua umum. Karena, ke depan untuk menjalankan roda organisasi partai akan diaktifkan ketua harian.

”Jadi Pak Wiranto tetap sebagai ketua umum non-aktif. Untuk menjalankan roda partai, akan dibentuk ketua harian. Jadi kewenangan ketua umum akan beralih ke ketua harian,” jelas Sudding.

Sementara, beredar empat nama untuk menggantikan Wiranto. Yakni, Dossy Iskandar Prasetyo, Syarifuddin Suding, Wisnu Dewanto dan Erik Satrya Wardhana. Selain di Komisi III, Dossy pernah menjadi Sekjen Partai Hanura dan saat ini dipercaya sebagai ketua DPP serta wakil Ketua Baleg.

Suding juga saat ini menjabat sebagai Ketua DPP Hanura bersama Wisnu dan Erik. ”Kalau Pak Wiranto mundur dari kursi ketum yang potensi ada Dossy, Sudding, Erik terus paling Wisnu,” ungkap sumber diinternal Partai Hanura di Komplek Parlemen, Senayan. (fat/gir/sam/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses