Target Pajak Baru Capai 47,35 Persen

Target Pajak Baru Capai 47,35 Persen
Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep Babel, M Ismiriansyah M Zain, saat memberikan keterangan dalam edukasi-sosialisasi Perppu No 1/2017, di Kantor Kanwil DJP, Rabu (23/8). Foto robby Palembang Pos
Posted by:

PALEMBANG – Penerimaan pembayaran pajak Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sampai dengan 21 Agustus 2017, telah mencapai Rp 7.531,5 miliar rupiah atau sebesar 47,35% dari target Rp 15.905 miliar.
Jumlah ini tumbuh Sebesar 21,04% dibanding penerimaan pajak pada periode yang sama tahun lalu. Di lain pihak restitusi selama 2017 mencapai Rp 1.140,86 miliar rupiah atau meningkat Rp 254,66% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Demikian dikatakan Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep Babel, M Ismiriansyah M Zain, disela-sela kegiatan edukasi dan sosialisasi Perppu No 01/2017 kepada awak media, di Kantor Kanwil DJP Sumsel dan Kep Babel, Rabu (23/8).

“Jenis pajak yang menjadi kontributor terbesar adalah PPN dalam Negeri dan PPh Pasal 21 masing-masing sebesar 39,45% dan 19,30%. Sementara jenis pajak yang tumbuh signifikan adalah PBB pertambangan minerba (215,64%) dan PPh non Migas lainnya (667,88%),” ujarnya.Sebagai catatan adalah dengan berlakunya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru yang berlaku surut sejak 1 Juli 2016 lanjut Ismiriansyah, ternyata masih berdampak terhadap penerimaan PPh Pasal 21/2017, terutama pada periode semester I dimana penerimaan PPh Pasal 21 tumbuh negatif 4,79 % dibanding semester I tahun sebelumnya.

Untuk 5 sektor dominan kontributor terbesar dari pajak kata Ismiriansyah, yakni sektor perdagangan ; industri pengolahan ; pertambangan dan penggalian; jasa keuangan dan asuransi dan konstruksi.“ Sedangkan upaya~upaya yang telah dilaksanakan Kanwil DJP Sumsel dan Kep Babel dalam pengamanan target penerimaan tahun ini antara lain melanjutkan program door to door di sentra-sentra perdagangan setiap wilayah kerja kantor pelayanan pajak,” terangnya.

Selanjutnya meningkatkan tax base pembayaran wajib pajak (WP) yang telah mengikuti program TA. Kemudian melakukan himbauan kepada WP yang memiliki data berupa harta/asset dan atau penghasilan tetapi tidak pernah melaporkan pajaknya atau terdapat pembayaran tetapi tidak pernah melaporkan pajaknya.“Langkah lainnya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Terus meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, baik orang pribadi, badan hukum maupun bendahara pemerintah berbasis mapping kepatuhan WP,” ucapnya.

Selain itu masih kata Ismiriansyah, juga dilakukan secara khusus atas kegiatan-kegiatan proyek-proyek strategis dan proyek-proyek terkait persiapan Asian Games tahun 2018. “ Kita juga meningkatkan kegiatan extra effort pengawasan, ekstensiflkasi. pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hokum,” pungkas Ismiriansyah. (rob)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses