Targetkan Punya Database Kompetensi 4,5 Juta PNS

Targetkan Punya Database  Kompetensi 4,5 Juta PNS
Dari Kiri: Ketua OJK Muliaman D Hadad, Presiden Joko Widodo, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, menghadiri sosilasi Tax Amnesty, bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8). Foto: Imam/Jawa Pos
Posted by:

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, pemerintah menargetkan memiliki database 4,5 juta PNS di Indonesia. Di mana dalam database itu akan termuat data mengenai kompetensi dan potensi setiap PNS.

Mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman diklat (pendidikan dan pelatihan) serta riwayat jabatan setiap PNS. “Dengan data yang ada itu kita bisa memprediksi kompetensi setiap PNS. Kali ini kami mengawali dengan proses penilaian terhadap para PNS yang mengisi JPT dan PNS kandidat pengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) dalam talent pool,” ujar Bima menanggapi pelaksanaan talent pool 1000 pejabat yang berlangsung sebulan ini, Selasa (2/8).

Dia menambahkan, keberadaan informasi data kompetensi individu yang ditunjang dengan job manajement bisa digunakan sebagai career planning setiap PNS. “Ke depan kami berharap akan mudah menemukan kandidat pengisi sebuah jabatan yang kosong di birokrasi. Selain itu dengan database kompetensi dan potensi serta job management, setiap PNS akan bisa melihat arah karir yang bisa dia tempuh pada level yang lebih tinggi,” paparnya.

Kepala BKN menjelaskan, saat ini pengisi JPT di seluruh Indonesia berjumlah 15 ribu orang. Untuk mewujudkan database yang memuat profil kompetensi individu PNS diperlukan waktu dan biaya, BKN mendesain metode yang paling cepat dan murah.

Namun mengingat kemampuan BKN hanya mampu mengases antara 1000-2000 orang per tahun, maka tahun ini BKN mencoba melibatkan perguruan tinggi untuk membantu mempercepat melakukan penilaian. “Tahun ini target keseluruhan sesungguhnya berjumlah 1300 orang. Di Agustus ini kami mengases 1000 orang dan sisa yang 300 orang itu akan dilakukan oleh perguruan tinggi,” ucapnya.

Ditambahkan Bima, hasil dari pelaksanaan talent pool ini akan berguna bukan hanya untuk promosi semata tapi juga untuk pengembangan, khususnya pengembangan soft skills, seperti kepercayaan diri untuk mengambil keputusan, terlebih untuk hal-hal krusial.

#Pastikan Dua Program untuk Guru Tetap Berjalan

Sedangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan positif terkait guru dan tenaga pendidikan akan terus berlanjut, termasuk tunjangan profesi guru (TPG) dan program sertifikasi profesi guru.

Hal tersebut ditegaskannya terkait isu yang beredar, bahwa Kemendikbud akan menghapus program sertifikasi guru yang di dalamnya termasuk kegiatan pelatihan guru. “Untuk kegiatan guru yang sudah berjalan masih dapat terus dijalankan,” ujar Mendikbud Muhadjir, Selasa (2/8).

Tunjangan profesi guru merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Mendikbud mengatakan, kedua peraturan tersebut mengamanatkan tunjangan profesi guru diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan telah tersertifikasi. “Sudah jelas diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut. Amanat ini harus kita laksanakan,” katanya.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata menambahkan, untuk tahun 2016, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk tunjangan profesi guru, baik guru PNS maupun bukan PNS.

Tahun ini, kata Dirjen GTK, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk guru PNS Daerah, dan hampir Rp 8 triliun untuk guru bukan PNS yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan administrasi, antara lain telah mengajar 24 jam.

“Pemilik sertifikat pendidik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak memperoleh tunjangan profesi setara dengan gaji pokok,” tutur pria yang akrab disapa Pranata itu.

#Strategi MenPAN-RB Sukseskan Tax Amnesty

Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menyatakan komitmennya untuk menyukseskan tax amnesty. “Karena ini amanat presiden, saya harus bergerak lebih cepat lagi melakukan pembenahan birokrasi agar mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Bukan hanya pelayanan di kantor pajak, tapi seluruh jenis pelayanan publik, kualitasnya harus terus ditingkatkan,” kata Asman saat kunker di Surabaya, Selasa (2/8).

Menurut Asman, salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan mengubah paradigma pegawai negeri. PNS tak boleh bermental priyayi, tetapi harus menjadi pelayan masyarakat.

Mantan Wakil Wali Kota Batam ini menegaskan komitmennya untuk selalu siap mendampingi Pemda yang memerlukan pendampingan dalam perbaikan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun akuntabilitas kinerja.

“Kami hadir tidak hanya saat evaluasi. Tetapi juga harus hadir mendampingi saat menyusun perencanaan. Kapan pun kami siap. Pak Gubernur membutuhkan besok, kasih tahu, besok saya kirim. Kita jangan kalah dengan swasta,” tegasnya. (esy/sam/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses