Terdakwa Korupsi Divonis 18 Bulan

Terdakwa Korupsi Divonis 18 Bulan
Terdakwa Nurlela, menjalani persidangan di PN Klas IA Khusus Tipikor Palembang. Foto Poetra/Palembang Pos
Posted by:

A RIVAI – Dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Nurlela (46), divonis selama 1 tahun 6 bulan (18 bulan) penjara. Vonis dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan digelar di PN Klas IA Khusus Tipikor Palembang, Senin (29/02).
Ketua Majelis Hakim Kamaludin SH MH mengatakan, terdakwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Untuk itu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama setahun enam bulan, dan denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan kurungan,” ujarnya.
Selain itu, terdakwa diminta membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp 153.825.000,- yang sudah dikurangi dengan uang yang dititipkan sebesar Rp 45 juta kepada penuntut umum. “Bila tidak mampu membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama sembilan bulan penjara,” tegasnya.
Setelah mendengar vonis tersebut, terdakwa pun langsung berkonsultasi dengan penasehat hukumnya Romaita dan Azriyanti. “Saya piker-pikir Pak,” ungkap terdakwa. Hal yang sama juga diungkapkan JPU yang memilih piker-pikir atas putusan tersebut.
Masa pikir-pikir adalah tujuh hari setelah putusan. Selama itu tidak ada upaya hokum, maka dianggap menerima putusan hakim. “Putusan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Namun persidangan tingkat pertama untuk terdakwa selesai,” tutup Kamaludin yang menjatuhkan vonis sama dengan tuntutan JPU Guntoro SH atau conform ini.
Sementara itu, penasehat hukum terdakwa, advokad Romaita SH yang ditemui usai sidang mengaku tidak kecewa dengan putusan hakim yang sama dengan tuntutan JPU. “Inginnya memamg lebih rendah lagi. Namun dilihat dari pasal yang didakwakan, maka putusan tersebut sebenarnya sudah ringan. Itulah mengapa terdakwa diminta piker-pikir dulu atas putusan hakim,” tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, terdakwa merupakan ketua tim pemutus pinjaman, yang mana terdakwa terlibat dalam penyimpangan dana PNPM Mandiri di perdesaan simpan pinjam, di Kelurahan Mariana, Kabupaten Banyuasin, tahun 2012. Mekanisme penyaluran dimana masyarakat mengajukan proposal yang nantinya diuji oleh tim verifikasi.
Setelah diseleksi, maka tim verifikasi menyerahkan kepada tim pemutus pinjaman, yang akhirnya diserahkan kembali ke UPK. Saksi mengaku menggunakan dana milik kelompok penerima dana. Ada 19 kelompok yang dananya dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa juga ada membuat proposal kelompok fiktif yang menimbulkan kerugian negara.

#Penyidik Polres Bakal Tetapkan Tersangka
Sementara itu, hasil audit dugaan korupsi Dana Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) di Puskesmas Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, OKI, akhirnya selesai dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan keluarnya hasil audit, maka polisi segera melimpahkan kasus ini ke Kejari Kayuagung.
Kapolres OKI AKBP M Zulkarnain SIk, didampingi Kasat Reskrim, dan Kanit Pidsus Iptu Jailili SH, dan Kasubnit Tipikor Bripka Meiza Edward SE MH mengatakan, pihaknya sudah menerima hasil audit dari BPKP terkait kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi itu. “Audit sudah kita terima, kerugian negara sudah kita dapatkan. Namun kami tidak bisa mengungkap besaran kerugiannya,” ujar Jailili, ditemui Senin (29/2).
Setelah turunnya hasil audit ini, pihak kepolisian akan segera memanggil, sekaligus penetapan tersangka. ‘’Sebelumnya kita belum menetapkan tersangka, namun calonnya ada. Dengan keluarnya audit, selanjutnya kita akan periksa tersangka,” katanya.
Ditambahkan Kasubnit Tipikor, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus melalui berbagai prosedur dan dilengkapi dengan alat bukti, serta keterangan saksi yang menguatkan. Oleh karenanya, penyidik tidak ingin gegabah dan akan bekerja secara professional. “Siapa yang akan menjadi tersangkanya, lihat saja nanti dalam waktu dekat,” kata Meiza.
Dugaan korupsi BPJS ini, mencuat setelah sebelumnya polisi menerima pengaduan masyarakat, yang mengendus adanya ketidakberesan dalam pengelolaan, dan Asuransi Kesehatan bagi masyarakat tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya meningkatkan status kasus tersebut ke tingkat penyidikan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, seperti petugas apotik, perawat dan lainnya, penyidik menemukan adanya dugaan  manipulasi anggaran. Dimana pengeluaran tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban (SPJ,red), seperti fiktif dan markup dari klaim asuransi yang diajukan pada tahun 2014 lalu, hingga negara dirugikan juta rupiah. (vot/Jem)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses