Tidak Ada Matahari Kembar di Kabinet Kerja

Tidak Ada Matahari Kembar di Kabinet Kerja
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Posted by:

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara menanggapi beredarnya nama-nama menteri yang layak di-reshuffle dalam waktu dekat. Meski mengaku tidak mengetahui sumber informasi berasal dari mana, Tjahjo menilai 30 persen informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenaranannya.
“Saya membaca catatan kalau ada reshuffle kabinet. Dari nama-nama yang ditulis tersebut (entah sumbernya dari mana,red), menurut saya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang lain saya tidak yakin,” ujar Tjahjo, Selasa (5/4).
Meski begitu, Tjahjo tidak menjelaskan lebih rinci maksud dari pernyataannya. Termasuk siapa nama-nama yang layak untuk di-reshuffle. Ia hanya menyatakan para menteri adalah pembantu preiden dan harus satu komando dalam melaksanakan perintah garis kebijakan pemerintahan Presiden Joko widodo.
“Para menteri tidak boleh memiliki agenda sendiri dan tidak boleh menjabarkan visi misinya sendiri dan sudah wajib hukumnya melaksanakan serta menjabarkan visi dan misi Presiden,” ujarnya. Tjahjo juga menegaskan, sesama menteri wajib berkoordinasi dalam melaksanakan tiap-tiap program kerja dan setiap perintah dari Presiden dan wakil presiden.
“Sebagaimana opini yang berkembang di masyarakat, menurut saya tidak ada istilah matahari kembar di kabinet kerja. Seluruh anggota kabinet hanya kerja dan kerja dan selalu berkoordinasi dalam melaksanakan setiap kebijakan presiden,” ujar Tjahjo.
Sedangkan Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menengarai munculnya wacana perombakan kabinet atau reshuffle jilid II bukan semata-mata untuk perbaikan kinerja para menteri. Menurutnya, rencana reshuffle juga muncul karena ada partai politik yang terus mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti menteri-menteri tertentu.
Pangi mengatakan, kini memang muncul kesan kuat tentang adanya partai politik yang mendikte Jokowi -sapaan Joko Widodo- tentang menteri yang layak diganti. Tentu saja langkah parpol mendikte presiden itu demi mendapat keuntungan politik. “Ini kan ujungnya kekuasaan. Pembicaraan selalu siapa, dapat apa dan bagaimana. Inilah pembicaraan yang rasional terkait isu reshuffle?,” kata Pangi, Selasa (5/4).
Ia menambahkan, partai politik tentu berupaya memasukkan sebanyak mungkin kadernya di kabinet. Karenanya ada partai yang sengaja mendorong reshuffle dengan membentuk opini. “Saya membaca sinyalnya ke arah situ,” ulasnya.
Masalahnya, kata Pangi menambahkan, Jokowi tidak punya tim khusus untuk menilai kinerja para menterinya. Hal itu berbeda dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang punya Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). “Dulu SBY menetapkan trayek dan panduannya jelas. Ada UKP4 yang menilainya,” katanya.
Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan mengungkapkan kekhawatirannya tentang adanya partai politik yang mendikte Jokowi soal reshuffle. Menurutnya, partai itu justru berupaya menjatuhkan sesama partai pengusung Jokowi di pilpres demi menambah jumlah kadernya di Kabinet Kerja.
“Partai juga tidak perlu manuver mendikte presiden, apalagi dengan menyebar fitnah yang meruntuhkan kekompakan partai koalisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat,” tegas Daniel.

#PAN Dijatah, PPP Jauh
Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya melihat, tanda-tanda reshuffle kabinet sudah sangat terlihat. Selain dari indikasi-indikasi yang ditunjukkan Jokowi melalui statmen dan perilakunya belakangan, kemungkinan tersebut didasarkan atas tidak utuhnya reshuffle jilid pertama.
“Yang pertama kan hanya Menko, sementara menteri teknis belum dilakukan evaluasi. Maka dari itu, ini sangat mungkin,” ujarnya kepada JPNN. Disinggung soal efek merapatnya beberapa parpol ke pemerintah, Yunarto membantah hal tersebut. Dia meyakini, reshuffle kali ini masih didasarkan pada evaluasi kinerja kementerian, khususnya kementerian teknis.
Apalagi, dari beberapa partai baru yang merapat ke pemerintah, dia melihat hanya PAN yang kemungkinan besar bisa terakomodir dalam waktu dekat. “Golkar kan meski menyatakan bergabung, tapi Munasnya saja kapan. PPP masih jauh,” imbuhnya.
Lantas, bagaimana proporsi ideal menteri partai dengan kalangan profesional? Menurutnya, ideal atau tidaknya komposisi kabinet tidak bisa diukur melalui komposisi antara kedua kubu tersebut. Justru yang akan menentukan adalah performa dan kualitas. “Alangkah disayangkan jika hanya mempertimbangkan kepentingan partai,” tuturnya.
Terpisah, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan, dorongan kelompok elit agar Presiden Joko Widodo merombak kabinet, terkesan ingin merebut pos Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Menurut Eem, pos menteri yang kini diisi kader PKB Marwan Jafar itu secara jelas terlihat ingin dikuasai kelompok tertentu. “Kami beberapa hari terakhir menyoroti betul upaya kelompok tertentu yang terus mendorong Presiden Jokowi untuk merombak kabinet. Bahkan upaya itu secara kasat mata ditujukan kepada pos menteri yang diduduki kader PKB,” ujar Eem Marhamah, Selasa (5/4).
Karenanya, Eem menyayangkan upaya kelompok tertentu. Padahal, kata dia, Presiden Jokowi sudah menegaskan agar para elit termasuk menteri tidak membuat kegaduhan. “Ini kenapa, kok justru pembuat kegaduhan di kabinet ini adalah elit parpol sesama pendukung Presiden Jokowi,” kata Eem Marhamah.
Anggota DPR ini mempercayakan sepenuhnya kepada presiden soal perombakan kabinet. Sebab, kata dia, itu merupakan hak prerogatif presiden. Dia yakin, presiden memiliki pertimbangan yang arif dalam mengganti para menterinya. “Soal Kader PKB di kabinet kami nilai masih on the track. Mereka selalu bekerja keras mewujudkan Nawa Cita,” tambah dia.
Karena itu dia mengingatkan agar sesama partai politik pendukung Presiden Jokowi tidak saling menjatuhkan terkait rencana perombakan kabinet jilid II. “Kami hanya heran kenapa ada sekelompok elit yang selalu berusaha menekan Presiden untuk merombak kabinet. Dan itu pun diarahkan kepada kader kami,” katanya.
Menurut dia, upaya ini membuat kesolidan kabinet terpecah. Mantan Ketum Kopri PB PMII itu menyerahkan ikhwal reshuffle kabinet sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. “Partai atau siapa pun tidak perlu menekan, mendikte, apalagi memaksa soal resuffle kabinet ini,” kata dia.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan bahwa partainya sangat berkepentingan dengan reshuffle kabinet. Idrus memastikan bahwa reshuffle sepenuhnya harus untuk kepentingan rakyat. “Kepentingan Golkar dalam isu reshuffle setelah menyatakan bergabung dengan pemerintah Jokowi-JK adalah memastikan reshuffle itu untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan,” kata Idrus, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (4/4).
Sebaliknya ujar dia, Presiden Joko Widodo juga punya kepentingan dengan Golkar agar proses demokrasi di internal Golkar berjalan dengan baik. “Pesan Pak Jokowi, munaslub harus jujur, bersih, tak ada politik uang dan tidak bawa tentengan,” kata Idrus.
Jadi kata Idrus, antara Presiden Jokowi dengan Partai Golkar sebetulnya sama-sama punya kepentingan. “Tapi dua-duanya untuk kebaikan bangsa dan negara, sesuai dengan prinsip bergabungnya Golkar dengan pemerintah tanpa syarat,” pungkasnya. (boy/gir/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses