Tidak Bisa Operasikan Damkar

Tidak Bisa Operasikan Damkar
?
Posted by:

*Dinas PBKP OKU
Terkendala Utang

BATURAJA – Mobil damkar Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan (PBKP) Kabupaten OKU terancam tidak bisa beroperasi. Dalam artian, PBKP tidak akan mendatangi laporan kebakaran di OKU pun termasuk daerah pedalaman OKU
Penyebabnya, SPBU tempat biasa dinas tersebut berhutang bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoperasikan mobil damkarnya tidak lagi memberikan hutangan akibat jumlahnya yamg sudah menumpuk.
“Ya terhitung mulai Senin (3/9/18) kita tidak lagi bisa isi BBM di SPBU Kemelak karena hutang BBM kita sudah mencapai di atas Rp 50 juta,” kata Himda Pahruzal Kepala Dinas PBKP OKU, kepada wartawan, Rabu (5/9/18).
Dikatakan Himda, PBKP hanya mendapat jatah anggaran dari pemerintah sebesar Rp 110 juta untuk BBM sedangkan armada yang dimiliki sebanyak 10 mobil semprot dan 3 mobil tangki. “Bayangkan untuk satu mobil semprot BBM yang digunakan 180 liter, belum mobil yang lain cukup tidak untuk satu tahun dana Rp 110 juta?,”keluh Himda.
Belum lagi kata Himda, banyak tingkat kebakaran rumah dan lahan. Di OKU per 20 Juli 2018 saja terhitung 18 kasus kebakaran belum lagi jika diminta untuk menyemprot siring tersumbat dan tanaman di Taman Kota Baturaja. “Bukan Januari ada 8 kasus, Maret 1 kasus, Juni 2 kasus Juli 5 kasus, Agustus dan terakhir 2 September kemarin belum direkap,”kata Himda.
Jadi, saat ditanya bagaimana jika kedepan ada kebakaran? Himda hanya bisa pasrah sembari mengatakan perbanyak sholat Istisqa’ meminta hujan turun saat ada kasus kebakaran. “Ya mau bagaimana lagi 2 mobil sudah tidak bisa dioperasikan lagi karena tidak ada minyak, jadi banyak-banyak sholat minta hujan saja kalau ada kebakaran. Seandainya ada tempat pelatihan ilmu memadamkan api dengan ditiup lebih baik anggaran kita drop kesana saja biar tidak usah pake armada tinggal tiup padam api,”candanya.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU, Yudi Purna Nugraha dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, untuk kekurangan anggaran tersebut akan diakomodir pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).
“Solusi kekurangan anggaran operasional Dinas PBKP akan diakomodir masuk dalam APBDP,” jelas Yudi. Diakuinya, hal ini disebabkan karena ketersediaan anggaran tidak memadai. ”Untuk anggaran operasional mobil pemadam ini akan menjadi prioritas, karena yang namanya musibah kebakaran tudak bisa diprediksi,” tegasnya. (len)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses