Tiga Calon Anggota Bawaslu OKUT Dilaporkan

Tiga Calon Anggota Bawaslu OKUT Dilaporkan
Posted by:

Martapura –
Lingkar Studi Demokrasi Masyarakat OKU Timur (LSD-MOT) melapor ke Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/kota Wilayah I dan Bawaslu Sumsel terkait masuknya tiga nama komisioner Bawaslu OKU Timur dalam seleksi calon anggota Bawaslu.
Hal ini berdasarkan, sejak menjabat anggota Bawaslu Kabupaten OKU Timur, ketiga komisoner tersebut banyak mengundang sorotan publik karena dianggap telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu terlebih dengan dikeluarkannya putusan dari DKPP yang memberhentikan sementara anggota Bawaslu OKU Timur dan memberi peringatatan keras semakin menguatkan adanya pelanggaran kode etik tersebut.
Sekretrais LSD-MOT Andika Pratama mengatakan, masuknya nama ketiga komisoner Bawaslu OKU Timur yakni Ahmad Ghufron, Benny Tenagus dan Agus Purnawan dalam seleksi melalui jalur khusus yang dinamakan calon existing mengundang perhatian publik karena track record selama menjabat integritasnya dipertanyakan.
“Untuk menjadi penyelenggara pemilu secara eksplisit disyaratkan dalam undang-undang salah satunya adalah harus memiliki integritas. Dan adanya sanksi dari DKPP sebanyak dua kali dijatuhkan kepada mereka bertiga membuktikan bahwa integritas ereka dipertanyakan,” katanya kepada awak media, Rabu (18/7/18).
Menurutnya, sanksi yang diberikan DKPP merupakan aib tersendiri bagi Bawaslu saat itu. Sebab, dengan adanya sanksi berarti yang bersangkutan telah melakukan tindakan di luar kewenangannya atau pelanggaran sebagai anggota Bawaslu.
“Meskipun mereka bertiga memiliki pengalaman sebagai anggota Bawaslu OKU Timur pada Pilgub baru baru ini, seharusnya sanksi dari DKPP juga bisa menjadi gambaran untuk Tim Seleksi dan Bawaslu Sumsel terkait kinerja Bawaslu OKU Timur kedepan,” ujarnya.
Apalagi hal ini menyangkut persiapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2019 mendatang. “Persoalan opini layak atau tidak layak ini dilempar ke publik oleh Tim Seleksi dan Bawaslu Sumsel karena pelanggaran kode etik merupakan persoalan komitmen dan tanggungjawab pribadi terhadap aturan kelembagaan. Jika hal kecil itu sudah dilanggar, bagaimana bisa mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan adil,” lebih lanjut.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan, untuk menyelenggarakan sebuah proses pemilu yang baik, maka perlu entitas-entitas yang terlibat juga punya track record baik, mulai dari penyelenggara, pengawas, kontestan dan pemilik hak suara.
“Jika salah satunya memiliki sifat buruk, maka potensi pemilu berlangsung secara buruk juga besar. Dan kami juga mau melihat sejauh mana tindakan Timsel dimana dalam sosialisasi yang lalu, salah satu Tim Seleksi mengatakan jika calon anggota Bawaslu pernah disanksi DKPP maka akan selesai,” pungkasnya. (Cw07)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses