Tolak Perpanjang HGU PTPN

Tolak Perpanjang HGU PTPN
Posted by:

Pagaralam, Palembang Pos,-
Terkait temuan seluas 610 hektare hutan lindung (Hutlin) dikawasan Bukit Dingin, telah berubah fungsi menjadi perkebunan teh milik PTPN VII. Membuat, Pemkot Pagaralam tak memperpanjang hak guna usaha (HGU) PTPN VII.
Hal ini diungkap Sekretaris Daerah Kota Pagaralam, Drs H Saprudin Msi, akhir pekan lalu. Menurutnya, kini ribuan hektare hutan lindung (Hutlin) di Kota Pagaralam dalam kondisi kritis atau rusak.
Sebab hutan lindung banyak beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian. Nah rusaknya hutan bukan hanya disebabkan oknum warga yang tak bertanggungjawab. Tapi sebagian rusak akibat dijadikan lahan perkebunan oleh PTPN VII.
”Ada sekitar 610 hektare kawasan hutan lindung rusak akibat dijadikan areal perkebunan teh oleh PTPN VII,” ujarnya.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sudah berulang kali menanyakan permasalahan alih fungsi hutan tersebut. Namun, meski hasil perkebunan teh sudah dinikmati bertahun-tahun oleh PTPN VII, belum juga ada penjelasan dan penyelesaian.
”Jika permasalahan ini tak juga diselesaikan. Maka kita tak akan memperpanjang HGU PTPN VII,” tegasnya.  
Sementara, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kota Pagaralam, Ir Sarbani melalui Kabid Inventaris dan Pengelolahan Hutan, Topanzar Napoleon mengatakan, kawasan hutan lindung ada lahan tumpang tindih.
Hal ini disebabkan perbedaan peta milik PTPN VII dengan Pemerintah Kota Pagaralam. ”PTPN VII berpegangan pada peta milik Belanda. Sementara Pemkot Pagaralam memegang peta dari Pemerintah Daerah (Pemda) Lahat, yang diserahkan kepada Pemkot Pagaralam,” paparnya.
Menurutnya, berdasarkan peta batas hutan lindung milik Belanda yang dipegang PTPN VII, lahan memang belum masuk kawasan hutan lindung. Namun jika berdasarkan peta milik Pemkot Pagaralam, areal yang digarap masuk kawasan hutan lindung.
” Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, telah koordinasi terkait batas hutan lindung. Namun belum ada kesimpulan yang jelas,” tegasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdul Gani SE menilai, agar tak berlarut-larut secepatnya Pemkot Pagaralam melakukan pengukuran ulang batas hutan lindung, agar diketahui pasti status areal yang saat disengketakan.
“Sebelum dilakukan pengukuran ulang, terlebih dahulu dipastikan peta mana yang dianggap benar, sesuai aturan berlaku,” ujarnya. (ded)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses