Tuntut Bonus Gaji, Ratusan Buruh Seruduk Kantor Disnakertrans Banyuasin

Tuntut Bonus Gaji, Ratusan Buruh Seruduk Kantor Disnakertrans Banyuasin
Buruh PT SMS saat berunjuk rasa di Kantor Disnakertrans Kabupaten Banyuasin, Senin (14/8). Foto Heri Palembang Pos

BANYUASIN – Ratusan buru PT Sawit Mas Sejahtera (SMS) tergabung dalam Forum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan unjuk rasa di halaman Dinas Ketenagakerjaan (Disnakertrans), Banyuasin.Mereka menuntut manajemen PT SMS segera membayar bonus gaji selama 1 tahun, pada Senin (14/8). “Mereka yang berjanji mereka juga yang mengingkari kami, padahal sebelumnya antara perusahaan dan buri sudah ada kesepakatan untuk membayar bonus gaji selama 1 tahun. Namun perjanjian itu di ingkari oleh perusahaan,” tegas Darwanto.

Sebelumnya persoalan ini sudah tiga kali dilakukan mediasi antara buru dan perusahaan, namun adanya kesepakatan perusahaan akan membayar pada pertengahan tahun 2017. Namun kesepakatan itu dilangar oleh perusahaan.“Ada 560 Karyawan bonus gaji selama 1 tahun belum dibayar perusahaan, kalikan saja kalau satu orang karyawan menerima sebesar Rp 2,3 juta, Rp 1, 2 miliar uang kami. Hak kami belum diberikan perusahaan. Tidak ada alasan mereka tidak membayar bonus, sebab itu merupakan cara perusahaan memikir kesejahteraan buru,” Kata Darwanto ketika di mediasi Disnakertrans.

Yuniarto Humas PT SMS ketika di tanya, mengatakan perusahaan keberatan membayar bonus buru karena sejumlah pertimbangan berkaitan dengan keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan untuk hal itu. “Karena kondisi keuangan masih belum stabil, kami tegaskan perusahaantidak mampu membayar apa yang di tuntutan buru,”singkatnya sambil meningalkan awak media saat dikonfirmasiKabid Hubin dan Jamsostek Teddy Noperi mengatakan hasil mediasi ini akan dibuatkan anjuran berdasarkan peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan untuk dipertimbangkan perusahaan apabila kedua pihak tidak ada kesepakatan.

“Sepertinya perusahaan tidak membayar karena kondisi perkebunan saat ini tengah dilakukan peremajaan yang menyebabkan penghasilan perusahaan berkurang dari biasanya,” katanya. Menurutnya dalam UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015 menjelaskan jika bonus merupakan komponen upah akan tetapi itu bentuk sebuah kebijakan perusahaan dengan karyawan yang dituangkan dalam perusahaan dan perjanjian kerja bersama.“Jika tidak terjadi kesepakatan tuntutan mereka, silahkan perosalan ini dilanjutkan dengan menggugat ke Pengadilan Hubungan Industri (PHI),” tukasnya. (cw04)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply