UU Tax Amnesty Dibawa ke MK

UU Tax Amnesty Dibawa ke MK
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (tengah), menyampaikan keterangan pers menyikapi lahirnya UU Tax Amnesty, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (31/8). Foto ken girsang/jpnn.com
Posted by:

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty), kini dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu pihak yang menggugat UU Tax Amnesty adalah praktisi hukum Sugeng Teguh Santoso dari Yayasan Satu Keadilan.

Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI), mengaku tidak mempermasalahkan uji materi atas UU Tax Amnesty. Menurutnya, Kemenkeu akan berkoordinasi untuk mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam UU Tax Amnesty yang sedang digugat karena dianggap melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Nanti ditangani secara terkoordinasi aja ya mengenai masalah itu (gugatan UU Tax Amnesty),” ujar Sri di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8). Sebelumnya Sugeng menyatakan, UU Tax Amnesty bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, ada 11 pasal dalam UU Tax Amnesty yang digugat ke MK.

Pasal-pasal yang dipersoalkan itu bertumpu pada pasal 1 ayat 1 UU Tax Amnesty. Dalam pasal itu disebutkan, pengampunan pajak diberikan tanpa ada sanksi administrasi dan pidana. Sugeng menyebut ketentuan itu bertentangan dengan konstitusi, yakni Pasal 23 A UUD 1945 yang mendasari pajak dan pungutan lainnya. Selain itu, UU Tax Amnesty juga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 tentang jaminan perlakuan yang sama di depan hukum.

Sedangkan Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah berbesar hati menunda pemberlakuan Undang-Undang Tax Amnesty. Pasalnya, belum genap dua bulan sejak diberlakukan, keberadaan undang-undang yang dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak ini, justru menimbulkan keresahan dan kebingungan di tengah masyarakat.

“Kami menggelar konferensi pers untuk merespon kegelisahan masyarakat. Kami berusaha memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jangan sampai jadi korban,” ujar Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Rabu (31/8).

Menurut Busyro, penangguhan sebaiknya dilakukan hingga pemerintah memperoleh masukan dari masyarakat. Agar jangan sampai antara efektivitas perolehan pajak dan kegaduhan yang ditimbulkan, tidak seimbang.

“Jadi kami memohon pemerintah berbesar hati menunda, ditangguhkan. Kalau dilakukan, biaya sosial mahal. (Perlu diingat,red) keadilan sosial itu juga menyangkut ketenangan batiniah masyarakat,” ujar Busyro.

Selain itu, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengatakan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pimpinan Muhammadiyah Bidang Hukum di Yogyakarta juga menyimpulkan, prosedur kelahiran UU Tax Amnesty cacat moral.

“Kalau mau buat undang-undang, pemerintah harusnya memberikan materi (RUU,red) ke elemen masyarakat. Seperti Muhammadiyah, PGI dan lain-lain, untuk dibahas bersama. Ini tidak, jadi sepihak. Padahal ini kan juga menyangkut masyarakat dan kelompok usaha kecil,” ujar Busyro.

Di sisi lain, Undang-Undang Tax Amnesty dinilai mengandung permufakatan yang tak baik, sejak awal proses penyusunan. Karena pada awalnya diarahkan untuk mengampuni dosa-dosa koruptor dan diduga lahir sebagai barter terhadap batalnya revisi terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi sejak awal kami melihat ada itikad tidak baik,” ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Rabu (31/8). Selain pemufakatan tak baik, kehadiran undang-undang ini kata Dahnil, pada paraktiknya juga dinilai malah memberatkan masyarakat dan pengusaha kecil menengah.

Sangat bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa undang-undang dimaksudkan untuk menyasar para pengemplang pajak yang notabene merupakan pengusaha besar.

“Saya atas nama PP Pemudah Muhammadiyah menduga Pak Jokowi tak memahami secara detail (UU Tax Amnesty,red). Karena fakta di lapangan, yang merasa terancam justru mereka yang patuh bayar pajak, terutama kelompok usaha kecil dan menengah,” ujar Dahnil.

Menurut Dahnil, presiden tidak tahu secara detail, karena laporan yang disampaikan anak buahnya di tingkat operasional, berbeda dari pemahaman yang dimaksudkan dari kelahiran UU Tax Amnesty.

“Karena itu kami putuskan, akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun langkah tersebut baru akan kami lakukan setelah melihat terlebih dahulu hasil dari judicial review yang diajukan (kelompok lain,red) ke MK,” ujar Dahnil.

#Dukung Muhammadiyah Gugat UU Tax Amnesty

Selain itu, anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i mendukung Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajukan uji materi atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, langkah tersebut merupakan cerminan dari kegelisahan ratusan juta rakyat Indonesia yang kini mulai dikejar-kejar petugas pajak dengan ancaman UU Tax Amnesty (TA).

“Saya setuju dan saya dukung Muhammadiyah menggugat UU Pengampunan Pajak ke MK,” kata Syafi’i menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (31/8). Mestinya lanjut Syafi’i, sebelum mengarahkan UU tersebut kepada rakyat, klarifikasi terlebih dahulu pengampunan pajak kalangan pejabat dan penyelenggara negara.

Tapi, kata anak buah Prabowo Subianto itu, sepertinya hal tersebut juga sulit untuk dilakukan pejabat dan penyelenggara negara. “Kalau mengharapkan contoh dari pemimpin negeri ini, itu jauh panggang dari api. Biasa, mereka hanya memerintah, mengancam dan kita tidak bisa melihat contoh dari mereka,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan pemerintah, jangan sampai pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) salah sasaran. Sebab, kata Fadli, dalam rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo, ia sempat menanyakan apa urgensi kebijakan tax amnesty.

Ketika itu, presiden optimistis menjawab bila pengampunan pajak diberlakukan maka akan banyak uang masuk dari luar negeri ke Indonesia. “Jangan sampai tax amnesty ini salah sasaran. Harusnya menyasar yang berada di luar negeri itu, repatriasi dan atau kekayaan orang Indonesia yang disimpan di luar negeri yang tidak pernah klir. Bukan yang di dalam negeri, apalagi orang orang yang tidak punya,” kata Fadli di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (31/8).

Tax Amnesty, tegas Fadli, bukan untuk petani, pedagang kecil. Sebab, mereka lah yang nanti akan menikmati dari kebijakan tersebut. Di mana, uang yang terkumpul harus kembali kepada rakyat dalam bentuk program program-program pembangunan. Baik pendidikan, kesehatan, pertanian, maupun infrastruktur. (far/jos/fas/ara/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses