Wako Pertimbangkan PNS Ijazah SMA

Wako Pertimbangkan PNS Ijazah SMA
Ilustrasi.
Posted by:

PAGARALAM –  Wali Kota Pagaralam, Hj Ida Fitriati mengatakan, untuk di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam PNS yang berijazah SMA tinggal sedikit,  bila mana kebijakan itu akan diterapkan. “Pihak pemerintah akan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut untuk PNS yang berijazah SMA,” jelasnya.

Karena, lanjut Ida, mereka sudah bertahun tahun membangun Kota Pagaralam, sehingga tidak mungkin langsung memecat mereka yang sudah berjasa. “Apalagi kebijakan itu baru wacana dari Pemerintah Pusat. Kebijakan itu belum tahu kapan dilaksanakan. Mungkin saat dilaksanakan PNS ijazah SMA sudah pensiun,” ujarnya.

Sama halnya dengan Kabupaten Banyuasin.  Pemerintah daerah harus mengkaji ulang tingkat kebutuhan pengawai di lingkup Banyuasin. Pernyataan itu seperti disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Drs Lukman MM melalui Kasubag Bidang Pengembangan dan Mutasi Budhiman SStP MH.

“Ada sebanyak 4.450 pegawai PNS maupun honorer setingkat SMA ke bawah, yang akan dipensiun dinikan. tapi belum tahu mekanismenya bagaimana, itu baru baru wacana. Yang jelas BKD banyuasin belum siap. Kita pasti akan kirim surat kebekaran ke kementrian PAN),” ujarnya.

Sehingga bila keputusan itu diberlakukan pemda akan mengambil langkah yang tepat. “Ya kita ajukan dulu kekuatan disini. Kan geografis Banyuasin luas, tidak semua daerah bisa melakukan, pasti banyak yang keberatan” terangnya.

Di Banyuasin sendiri ada 8.500 PNS yang terdata untuk belanja pegawai sendiri menyerap 49 dari APBD, diakui Budhiman, pihaknya cukup keberatan, untuk membayar gaji pegawai. “Nanti tidak ada pembangunan, habis saja untuk belanja pegawai, sampai Rp 1 triliun. Solusinya kita usulkan penerima CPNS, kalau mau kuliah dari mana dananya,” ujarnya.

Sementara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten OKU Timur mencatat jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tamatan SLTA kebawah dilingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten OKU Timur jumlahnya mencapai 1.976 orang.

Jumlah tersebut terdiri dari PNS dengan jenjang pendidikan SD 85 orang, SLTP 100 orang dan SLTA 17 orang.

Terkait adanya rencana kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aaparatur Negara (PAN) Reformasi Birokrasi  yang akan memangkas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya gaji sehingga berdampak pada kebijakan pengurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berijazah SMA, Kepala BKD Kabupaten OKU Timur, Juanda  menyebutkan pemerintah Kabupaten OKU Timur siap memberlakukan kebijakan pensiun dini tersebut apabila sudah ada petunjuk teknis dari pusat.

“Mengenai Pensiun dini itu untuk saat ini hanya baru sebatas wacana dan, belum ada peraturan dikeluarkan tertulis,” katanya.

Sebagaimana diketahui ungkapnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpendidikan SD, SMP dan SMA di OKU Timur jumlahnya mencapai 1976 orang.

“Sebelum ada petunjuk teknis dari pusat, saat ini kita hanya melakukan pendataan ulang nama-nama pegawai berdasarkan rasio dari 1976 orang PNS itu. Namun dari jumlah tersebut sudah ada diantara mereka yang sudah melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sembari bekerja,” imbuhnya.

Juanda juga menjelaskan, pihaknya sendiri hingga saat ini belum menerima surat resmi dari kementrian. Jika sudah mendapatkan surat edaran itu, maka pihaknya akan melakukan pendataan berapa jumlah yang harus dipensiunkan dini.

“Jika memang aturannya itu seperti itu kita siap laksanakan, namun tentunya kebijakan itu juga tergantung pimpinan pemerintan kita, karena BKD tak ada kebijakan itu, kita hanya menjalankan tugas dan aturan,” terangnya.

Lanjut dia, walaupun nanti kebijakan itu dilaksanakan, pemerintah juga masih butuh PNS yang tamatan SLTA kebawah. Mengingat terdapat posisi tugas harus di isi tamatan SLTA.

“Seperihalnya untuk posisi tugas sebagai supir, OB serta penjaga kantor, tenaga PNS diisi oleh tamatan SD sampai SLTA. Kalu PNS tamatan Sarjana mana mau ditempatkan di posisi itu. Artinya kebijakan tersebut harus ditinjau ulang lagi,” pungkasnya.

Lifta salah satu pegawai dilingkungan kantor Pemerintah Kabupaten OKU Timur mengaku, belum mengetahui hal itu dan baru tahu setelah mendapat informasi dari para wartawan.

“Saya baru tau kalau wacananya begitu. Sekarang yang perlu diperhatikan Pemerintah adalah masa depan para PNS yang akan pensiundinikan tersebut,” ungkapnya.

Sebagai contoh dirinya mengatakan untuk OKU Timur jumlah PNS tamatan SMA kebawah tersebut jumlahnya mencapai 1976 orang. Dengan begitu apabila disetiap kabupaten/kota memiliki jumlah PNS tamatan SMA yang hampir sama maka berapa banyak masyarakat Indonesia yang harus kehilangan pekerjaannya akibat kebijakan tersebut.

“Kebijakan ini harus ditinjau ulang, jangan sampai meresahkan masyarakat. Kan sangat banyak PNS yang akan dipensiundinikan oleh kebijakan tersebut,” tuturnya. (cw3/adi/res)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses