MAYOR SANTOSO - Rekapitulasi surat suara hasil pemilihan walikota Palembang yang berlangsung Minggu, 7 April lalu, telah selesai. Bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang, di Jalan Mayor Santoso, kemarin. Hasilnya, suara akhir tetap seperti rekapitulasi yang dilakukan Palembang Pos, Kamis (11/4) lalu. Pasangan Nomor urut 3, Sarimuda-Nelly Rasdiana (SN) unggul tipis (8 suara) atas pasangan nomor urut 2, Romi Herton-Harnojoyo (RH). Hasil akhir rekap tadi malam, nomor urut 1 pasangan Mularis-Husni memperoleh 97.836 suara, pasangan RH 316.915 suara, dan pasangan SN 316.923 suara. Dari total 1.133.488 mata pilih hanya 757734 yamng menggunakan hak suaranya dengan suara tidak sah sebanyak 26.060 suara. Hanya saja, Hasil tersebut masih belum resmi karena baru akan diplenokan hari ini.
Meski rekapitulasi sudah selesai, tampaknya tidak semua pasangan calon menerima hasil tersebut dengan legowo. Bahkan hingga tadi malam pukul 22.00 WIB, sidang penandatanganan berita acara hasil rekapitulasi belum dimulai. Perwakilan tiga pasangan calon yang sudah ada hanya duduk-duduk di luar ruangan. Sebab ruangan masih kosong dengan pintu terkunci.
Namun suasana di luar ruangan nampak lebih tegang. Itu terlihat dari semakin ketatnya pengamanan di sekitar kantor KPU. Bahkan beberapa akses jalan menuju kantor KPU ditutup. Bagi yang mau lewat tak luput dari pemeriksaan aparat.
Suasana rekapitulasi yang berlangsung di hari kedua kemarin berlangsung alot, tegang dan terkesan masing-masing pihak mau menang sendiri. Sebab tim sukses (timses) pasangan RH dan timses pasangan SN yang menunggui sidang sejak pagi, tak henti-hentinya menyampaikan keberatan dan protes.
Hal tersebut dikarenakan tim sukses dari calon walikota dan wakil walikota yang kalah di setiap PPK merasa keberatan dengan hasil perhitungan suara di PPK. Namun Ketua KPU Kota Palembang tetap melanjutkan repitulasi karena setiap keberatan dari masing-masing kandidat dicatat di berita acara.
Rekapitulasi perhitungan suara dimulai pada pukul 09.00 WIB, dimulai dari dari PPK Seberang Ulu II, Alang-Alang Lebar dan Ilir Barat II. Kemudian perhitungan suara dilanjutkan untuk PKK Sukarame, Sako, Kalidoni, Bukit Kecil, Sematang Borang. Tepat pukul 12.00 WIB perhitungan rekapitulasi suara di 8 PPK selesai, dan diskor hingga pukul 14.00 WIB.
Ketika rekapitulasi PPK di Ilir Timur II akan dimulai, timses RH protes. Mereka minta keberatannya terkait pengurangan suara di beberapa Kecamatan segera ditindaklanjuti. Namun permintaan itu, balik diprotes timses SN karena dianggap akan memperlambat rekapitulasi perhitungan suara yang tinggal satu PPK yakni di PKK IT II.
Setelah melalui perdebatan yang alot akhirnya, Ketua KPU Palembang Eftiyani memutuskan agar perhitungan rekapitulasi suara dilanjutkan. Setelah itu, baru membahas masalah keberatan dari setiap calon walikota-wakil walikota.
Keberatan juga disampaikan timses Mularis-Husni yang tidak menerima hasil rekapitulasi dari PPK karena menilai hasil perhitungan di TPS tidak menerima formulir saksi di kelurahan. Mereka menuding perhitungan di seluruh TPS menggunakan politik uang.
Setelah rekapitulasi selesai, timses RH, Suparman Roman mengatakan, pihaknya keberatan dengan perhitungan suara di beberapa TPS. Sebab dia merasa suara pasangan RH dikurangi, dan ada penggemlembungan suara untuk kandidat lain (maksudnya SN).
”Kami minta keberatan yang dijukan ditindaklanjuti sekarang juga. Karena sampai hari ini (kemarin, Red) KPU tidak melakukan pengecekan data yang kami protes seperti pengecekan C1 KWK,” ujarnya.
Menanggapi protes tersebut, Eftiyani mengatakan, memang ada kewajiban dari pihaknya untuk menyelesaikan keberatan dari setiap pasangan. Namun untuk membuka C1 KWK harus disaksikan oleh pihak kepolisian dan Panwaslu. Hal tersebut untuk membuktikan kehilangan suaranya di TPS mana.
Namun jika terjadi perbedaan suara oleh saksi, KPU Palembang tidak boleh mengubah hasil rekapitulasi suara di PPK. ”Kita memang ada ada kewajiban untuk menyelesaikan masalah. Tapi kita tidak bisa mengubah suara di PPK,” tegasnya.
Keterangan Eftiyani dibenarkan timses SN, Hamzah Syakban. Disebutkannya, pemeriksaan C1 KWK hanya dapat dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK). ”Kami minta tim dari Romi untuk mengikuti aturan,” tegasnya.
Perdebatan antara timses RH dan timses SN semakin panjang dan tidak menemui titik terang sehingga pada pukul 16.00 WIB sidang diskor 30 menit. Pada lanjutan sidang, KPU Palembang mengundang KPU Sumsel untuk memberikan sarannya.
Ketua KPU Sumsel Anisatul Mardiyah mengatakan, pengambilan keputusan seadil-adilnya tanpa menyakiti pihak lain itu tidak mudah. Karena ini menentukan masa depan Kota Palembang 5 tahun yang akan datang. ”Rapat pleno KPU bukan berdasarkan kesepakatan. Tapi ini berdasarkan Undang-Undang dan peraturan,” beber Anisatul.
Menurutnya, tugas KPU Palembang benar untuk menindaklanjuti keberatan. Misalnya memanggil PPK dan PPS. “KPU Palembang harus tegas. Kalau dari PPK menyatakan hasil rekapitulasi benar, KPU Palembang bisa langsung ketuk palu. KPU tidak bisa mengubah suara karena itu pidana,” tegasnya.
Perdebatan tanpa ujung antara kubu RH dan SN membuat anggota KPU Rudi Pangaribuan walk out. Dia menagtakan, dia tidak mau mendatangi hasil rekapitulasi suara karena menurutnya, KPU memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi suara. Walaupun tidak memiliki wewenang mengubah suara. (ati/del/dio/cr09)