Bahas Tunjangan Perumahan

INDRALAYA- Sudah kesekian kalinya, rapat paripurna diwarnai ketegangan dan nyaris adu fisik sesama anggota dewan. Preden buruk yang dipertontonkan anggota DPRD OI itu, kembali terulang, saat membahas tunjangan perumahan dewan, kemarin. Bahkan sejumlah anggota dewan sempat menggebrak meja dan nyaris baku hantam sesama wakil rakyat tersebut.

Dari pantauan, rapat yang diagendakan membahas tujangan perumahan tersebut, dipimpin Ketua DPRD Ogan Ilir, Drs H Iklim Cahya MM, didampingi Wakil Ketua H Yulian Gunhar SH MH serta
seorang narasumber, DR Zen Zanibar SH dosen pasca sarjana Fakultas Hukum Unsri dan diikuti sekitar 25 anggota dewan.

Dalam rapat internal dewan tersebut dibahas kenaikan tunjangan perumahan yang sudah diusulkan ke Pemkab Ogan Ilir (OI). Kendati sudah di-Perdakan mengenai kenaikan tunjangan perumahan itu, namun tetap saja kebijakannya ada di tangan bupati melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Akhirnya bupati pun merealisasikan kenaikan tunjangan perumahan dewan dari Rp 6 juta menjadi Rp 9 juta dengan berbagai persyaratan. Diantaranya, melalui hasil survei yang diterjunkan Pemkab OI ke berbagai ruma sewa serta surat pernyataan yang ditandatangani seluruh anggota dewan.

Rupanya ketika rapat pembahasan berlangsung, terjadi perbedaan persepsi sesama anggota dewan mengenai surat pernyataan tersebut. Hampir semua dewan siap menandatangani surat pernyataan itu. Namun hanya Wakil Ketua I DPRD OI, Yulian Gunhar yang belum meresponnya.
Rupanya sikap politisi PDIP itu diangap teman-temannya menghalangi rencana kenaikan tunjangan perumahan.

Sebab, jika satu dewan saja yang tidak menandatangani surat pernyataan itu, maka gagal lah seluruh anggota menikmati kenaikan tunjangan perumahan tersebut Akhirnya terjadilah perdebatan sengit sejumlah anggota dewan dengan Yulian Gunhar. Bahkan sekitar 5 anggota dewan dalam rapat itu sangat mengharapkan kesediaan Gunhar untuk menandatangani surat pernyataan, namun tetap gagal.

Melihat sikap Yulian Gunhar yang tidak merespon keinginan itu, berbicaralah Suharto (anggota dewan dari Partai Golkar) dengan nada tinggi. Bahkan saking kesalnya, Suharto sempat menggebrak meja diakhir pembicaraannya. “Jika Yulian Gunhar tetap tidak mau menandatangani surat pernyataan itu, lebih baik tutup saja rapat ini dan buat apa dibahas lagi,” ujar Suharto sambil berdiri dan menggebrak meja.

Mendengar ucapan Suharto yang keras dan dibarengi gebrakan meja, Yulian Gunhar pun terpancing emosi sehingga secara bersahutan ikut pula menggebrak meja lebih keras lagi. Situasi pun semakin memanas, tatkala Irwan Noviatra dari Partai Golkar ikut bicara. “Itu memang hak politik Yulian Gunhar untuk tidak menandatangani surat tersebut. Namun secara pribadi kelihatannya sudah tendensius dan harus dilawan dengan cara politik pula,” tegas Novi yang memaksa rapat itu
dibubarkan.
Pernyataan Novi yang keras ini langsung disahuti teman-temannya yang lain. Bahkan anggota dewan, Fatul Jaya dari Partai Pelopor ikut terpancing emosi dan kembali menggebrak meja sambil meningalkan ruangan rapat bersama temannya yang lain. Melihat situasi semakin panas, akhirnya pimpinan menutup rapat.
Sementara Dosen Pasca Sarjana, Dr Zen Zanibar SH usai rapat mengatakan, masing-masing argumen yang disampaikan anggota dewan itu benar. Begitu juga tentang persyaratan yang diajukan terkait kenaikan tunjangan perumahan. “Namun belum sempat saya memberikan solusi, tiba-tiba terjadi ketegangan sehingga rapat langsung dibubarkan,” ujar Zen.

Sementara Yulian Gunhar beralasan belum merespon surat pernyataan itu, karena tidak mau mengambil resiko. Dalam surat pernyataan itu, jika terjadi masalah hukum dibalik kenaikan tunjangan perumahan, maka masing-masing dewan harus menanggung akibatnya. “Masalah kenaikan itu sudah ada aturannya. Misalnya melalui hasil survei rumah sewa di OI dan tidak perlu adanya surat pernyataan, karena terlalu berisiko,” ujar Gunhar.

Sedangkan Ketua DPRD Ogan Ilir, Drs H Iklim Cahya MM mengakui, terjadinya perbedaan persepsi sesama anggota, terkait kenaikan tunjangan perumahan itu. “Sebetulnya sudah biasa terjadinya perdebatan politik di dewan, namun tidak harus gebrak meja,” katanya singkat.
 (din) .