Jakarta, Palembang Pos.-
Tingginya pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok tanah air telah menyebabkan krisis ketersediaan aspal di dalam negeri. Hal itu dikhawatirkan dapat menghambat upaya untuk menambah panjang jalan nasional.
”Kita sudah melakukan pendataan ketersediaan dan kebutuhan aspal secara nasional, ternyata selama ini memang mengalami kekurangan karena antara kebutuhan dan suplai masih besar permintaanya, meskipun dapat disubsitusi dengan beton,” ujar Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementeriaan Pekerjaan Umum Hediyanto W Husaini akhir pekan lalu (8/6).
Dia mengambil contoh, kebutuhan aspal untuk menopang pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur pada tahun 2012 mencapai 1.315 ribu ton sementara suplai pada tahun yang sama baru mencapai angka 890 ribu ton. Pihaknya memperkirakan tahun ini kebutuhan aspal tidak jauh berbeda dari tahun lalu sehingga dikhawatirkan berimbas terhadap harga aspal. ”Hukum pasar tentu berjalan,” tandasnya.
Untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan, pihaknya meminta Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) agar perlu melakukan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan aspal agar tidak terjadi kelangkaan aspal atau kenaikan harga secara drastis. ”Ini penting,tidak bisa lagi kita asal membangun atau asal memproduksi tanpa tahu kebutuhan maupun suplainya,” kata dia.
Terkait ketersediaan aggregate bahan campuran aspal beton beliau meminta agar dijaga kualitasnya sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan, apabila diperlukan para anggota AABI bisa bekerjasama untuk menyediakan alternatif sumber aggregate yang memenuhi standar yang disyaratkan. ”Mengingat ketepatan campuran dan kualitas aggregate berkontribusi sekitar 70 persen terhadap kekuatan aspal beton,” lanjutnya.
Selain itu Hediyanto meminta agar para kontraktor dapat memberikan penghargaan terhadap profesi engineer melalui billing rate yang sesuai, karena pada dasarnya pekerjaan jalan perlu didukung engineer yang kompeten. ”Perlu adanya apresiasi terhadap engineer, dengan begitu diharapkan kualitas pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan kontraktor AABI bisa semakin baik,” tandasnya.
Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum mulai menerapkan Performance Based Contract (PBC) dan Design Build Contract yang dimaksudkan agar pelaksanaegn pekerjaan konstruksi semakin efektif dan efisien. Namun demikian dalam penerapan PBC perlu diperhatikan agar faktor-faktor eksternal berpengaruh sekecil mungkin. ”Misalnya faktor overload dan faktor drainase dalam pekerjaan jalan,” sebutnya.
Dalam paparannya Hediyanto mengungkapkan bahwa jalan nasional di Indonesia memiliki total panjang 38.750 km, jumlah tersebut tentu saja masih kurang jika dikaitkan dengan pertumbuhan kendaraan. Selain itu tingkat kerusakan jalan juga masih tinggi akibat faktor overload dan drainase yang buruk. ”Oleh karena itu AABI perlu menginisiasi upaya-upaya perbaikan jalan dengan teknologi yang baik supaya lebih mudah bekerja,” jelasnya.(wir)