Prabumulih, Palembang Pos.-
Belasan tenaga kerja PT Nusantara Surya Sakti (NSS) didampingi Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kota Prabumulih, Gultom, kemarin pagi (22/05) sekitar pukul 09.30 WIB, mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Prabumulih.
Kedatangan karyawan itu, meminta instansi terkait dapat menengahi persoalan yang melanda mereka. Selain itu, mereka juga mempertanyakan pemberhentian secara sepihak yang dilakukan NSS telah sesuai aturan atau justru melanggar aturan.
Indra (27), seorang tenaga kerja NSS yang turut diberhentikan menuturkan, pihaknya tidak mepersoalkan jika perusahaan tidak lagi menginginkan dirinya bekerja, asalkan perusahaan dapat menjelaskan rinci apa penyebab dirinya dan beberapa orang temannya diberhentikan.
“Kami tidak pernah diberikan peringatan sebelum diberhentikan. Padahal setahu kami perusahaan wajib memberikan teguran atau peringatan berupa surat peringatan (SP) sebanyak tiga kali sebelum melakukan pemecatan atau memberhentikan karyawan,” ujar Indra, kemarin.
Sementara, Ketua SBSI Kota Prabumulih, Gultom menuturkan, pihaknya meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan terhadap nasib 14 tenaga kerja NSS yang diberhentikan belum lama ini.
Sebab menurut Gultom, pemberhentian para tenaga kerja tidak seusai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
“Kita tidak mempersoalkan jika memang mereka layak untuk diberhentikan. Namun jika pemberhentiannya tidak sesuai aturan ini yang ingin kita luruskan. Perusahaan harus menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban mereka. Namun itu bukan tujuan akhir kita, yang kita inginkan mereka dipekerjakan dan dibina sebagaimana sebelum persoalan ini muncul,’’tandasnya.
Terpisah, Kepala Wilayah PT NSS, Isa Roni didampingi Bagian Legal Hukum PT NSS, Andi Syaiful ketika dibincangi usai mengikuti pertemuan mengatakan, PT NSS dan Disnakertrans membantah jika pemberhentian ke 14 tenaga kerja NSS tersebut, tidak memenuhi aturan.
Menurut Roni, pemberhentian di perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kredit (Leasing) motor tersebut, telah sesuai aturan perusahaan dan juga aturan yang berlaku. “Semuanya telah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Perusahaan),” ucapnya.
Dijelaskan Roni, status 14 orang tersebut sebenarnya bukan tenaga kerja kontrak ataupun karyawan. Menurut dia, sesuai kontrak yang ada belasan tenaga kerja tersebut hanya berstatus magang. “Karena penilaian tidak bagus, maka mereka dinyatakan tidak lulus bukannya diberhentikan, sebab mereka itu hanya magang,” tandasnya.
Menyikapi persoalan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Prabumulih, Drs Alfian Herdi melalui Kasi Pengawasan dan Pembinaan Tenaga Kerja, Ir Akhmad Riady menuturkan, pihaknya masih akan memdalami persoalan tersebut.
Menurut Akhmad, sejauh ini dirinya belum dapat menyimpulkan apa yang menjadi tuntutan, persoalan dan apa yang akan dilakukan pihaknya.
Oleh karenanya, pertemuan antara pihak yang bertikai masih akan dilakukan beberapa hari kedepan. “Kita minta pihak bertikai untuk membawa data lengkap. Apa yang menjadi persoalan biar jelas,” pungkasnya. (abu)