Empat Lawang, Palembang Pos.-
Sengketa lahan antara warga Dusun Sungai Jernih Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi dengan perkebunan kelapa sawit milik PT Multrada Multimaju (MM) wilayah perbatasan Kabupaten Empat Lawang dan Lahat nyaris berujung bentrok.

Kemarin (20/3) sekitar pukul 12.00 WIB, puluhan warga membawa senjata tajam dan menjaga ketat portal perbatasan lahan sekitar 350 hektare yang diklaim milik warga di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, Empat Lawang.
Warga menuntut PT MM menyetop aktifitas perkebunan di wilayah itu, sebelum permasalahan sengketa ada kesepakatan. Namun dengan dugaan masih adanya aktifitas pekerja perusahaan itu yang melakukan penen di wilayah yang diportal, maka warga pun geram bahkan melakukan penjagaan dengan senjata tajam.
Informasi dilapangan menyebutkan, pembukaan perkebunan kelapa sawit milik PT MM di perbatasan Kikim Barat Kabupaten Lahat terdapat sekitar 500 hektar wilayah Dusun Sungai Jernih Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi.
Sejak dikelola belasan tahun, ternyata lahan tersebut belum ada kejelasan ganti rugi dari pihak perusahaan itu. Akibatnya, sejak awal Februari 2012 lalu, warga memasang portal menutup lahan mereka. Meminta managemen PT MM menghentikan aktifitas, dan menyelesaikan permasalahan sengketa dimaksud.
Dalam pertemuan warga dan managemen PT MM yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diwakili Camat Tebing Tinggi, bagian Tata Pemerintahan dan Kantor Badan Pertanahan Nasional.
Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan warga dan PT MM pun berlangsung alot dan nyaris bentrok. Hal ini karena Managemen PT MM mengaku tidak memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan kesepakatan dimaksud.
"Kalau PT MM tidak mau menandatangani kesepakatan kami tidak bisa menjamin emosi warga. Karena warga sudah jemu dengan janji-janji, tapi selalu diingkari bahkan ada indikasi menakuti warga dengan pereman," kata Iwan Subadra, perwakilan warga Desa Tanjung Kupang Baru, kemarin
Iwan meyakini, sekitar 350 hektar lahan yang dikelolah PT MM masih milik warga, sebab sejak belasan tahun diserobot tanpa ada ganti rugi. Oleh sebab itu, warga meminta perusahaan mengembalikan lahan atau jika memang akan dilanjutkan perkebunan itu harus ada proses ganti rugi yamg sesuai.
“Kami menuntut hak, jika memang PT MM masih berkeras jangan salahkan kami jika ada warga yang bertindak brutal. Pada tahap ini kami menyerahkan penyelesaian masalah ke Pemerintah Empat Lawang, berharap ada solusi yang tidak merugikan kami,” imbuhnya
Sementara, Camat Tebing Tinggi, Alhumaidi Saman, SSos, Msi mengatakan, dari hasil peninjauan dan pengukuran batas wilayah dengan GPS bersama pihak Tapem dan BPN, ditemukan titik koordinat pertama yaitu 0298988 dan 960 9225. Posisi peta hanya sekitar dua meter bergeser dari batas wilayah Empat Lawang. Dalam artian sesuai dengan peta, bahwa wilayah perkebunan itu berada di Kecamatan Tebing Tinggi, Empat Lawang.
“Dari keterangan warga bahwa lahan tersebut belum diganti rugi, oleh sebab itu masalah sengketa ini akan diproses sesuai ketentuan. Dalam waktu dekat, akan dilakukan pemanggilan kepada pihak PT MM,” jelas Alhumaidi
Terpisah, Manager PT MM, Ilham dihadapan puluhan warga mengakui, sesuai keterangan Humas perusahaan bahwa lahan yang diklaim belum masuk dalam pengukuran global.
Artinya, pihaknya akan mengikuti proses penyelesaian yang ditawarkan pemerintah Kabupaten Empat Lawang. “Terus terang saya baru menjabat di sini, kebijakan memutuskan pun bukan kewenangan saya. Namun demikian, kami menerima upaya penyelesaian dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Dan memastikan, sesuai kesepakatan kami tidak akan melakukan aktifitas di wilayah tersebut,” ujar Ilham. (omi)