MENJELANG seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang rencananya akan digelar November mendatang di beberapa daerah di Sumatera Selatan (Sumsel), biasanya akan dimanfaatkan oknum calo untuk meraup keuntungan. Biasanya, mereka akan menawarkan jasa untuk memuluskan masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), tentunya dengan balasan uang yang tidak sedikit.

Seperti yang terjadi di Musi Rawas beberapa minggu lalu. Dimana, Satreskrim Polres Mura berhasil membekuk pasangan suami istri (pasutri), yang menjadi calo Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Adalah Roly Natawijaya (40); dan Susmihartini (31), warga Perumahan Griya Teras, Karadenan, Cibinong, Bogor, Jabar, pasutri dimaksud.
Kedua tersangka yang telah menggelapkan sedikitnya Rp 1,4 miliar uang para korbannya tersebut, dibekuk di kediamannya, Sabtu (24/08), pukul 09.30 WIB. Selain kedua tersangka, polisi juga menyita sejumlah aset berupa satu unit rumah Griya Teras Bogor; 3 unit mobil (Rush, Terios, dan sedan Mazda) dan sepuluh buku tabungan dari berbagai bank.
Kapolres Mura AKBP Chaidir menjelaskan, bahwa pasutri tersebut memang sudah menjadi target operasi (TO) Polres Mura, karena banyak korban yang melaporkan penipuan dilakukan pasutri tersebut.
‘’Informasinya tersangka juga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Bengkulu, karena kasus yang sama. Bahkan di Bengkulu, korbannya lebih banyak lagi, dengan total kerugian mencapai Rp 3 miliar,” jelas Chaidir.
Ditambahkan Chaidir, sejumlah aset bergerak dan tidak bergerak milik kedua tersangka, diduga merupakan hasil kejahatan mereka. “Rumah yang mereka tempati senilai Rp 450 juta, baru dibayar Rp 300 juta,” ujar Chaidir.
Tersangka dan sejumlah aset bergerak dari hasil kejahatan mereka hari ini (kemarin-red), akan dibawa ke Mura sebagai Barang Bukti, guna pengusutan kasusnya lebih lanjut. “Aset-aset bergerak seperi mobil akan dibawa ke Mura, untuk kepentingan penyidikan kasusnya lebih lanjut,” katanya.
Mengenai modus yang dilakukan tersangka dalam mengelabui para korbannya, dikatakan Chaidir, tidak jauh berbeda dengan kasus penipuan CPNS yang sudah-sudah. Dimana tersangka menjanjikan dapat membantu meluluskan korban dengan imbalan sejumlah uang. “Ini terungkap karena banyaknya korban yang tidak lulus dan melaporkan kasusnya ke polisi,” tambah Chaidir.
Untuk meraup uang dari para korbannya, lanjut Chaidir, kedua tersangka meminta setiap korban menyetorkan uang Rp 85 juta, yang tentunya dengan iming-iming lulus dalam seleksi CPNS. Para korban yang memimpikan jadi PNS tentu saja mau dan menyanggupi permintaan kedua tersangka, untuk menyetorkan puluhan juta rupiah ke rekening yang telah disiapkan kedua tersangka.
Sedangkan Ketua Gerakan Sumpah Undang-Undang (GSUU), Herman Sawiran mendesak MenPan untuk
segera memanggil kepala BKN, terkait kasus calo CPNS. Karena diduga melibatkan oknum pegawai BKN. Apalagi jaringan tersangka sudah lintas provinsi, artinya tidak menutup kemungkinan, adanya keterlibatan sejumlah pejabat penting di BKN.
“Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa penyaringan CPNS baik dari jalur umum ataupun honorer memang benar-benar berdasarkan kemampuan para peserta seleksi. Kami mendesak KPK turun untuk mengusut kasus percaloan CPNS yang diduga ada keterlibatan pejabat strategis di BKN,” jelas dia.

Jamin Tak Ada Calo PNS
Meski rekrutmen CPNS di Ogan Komering Ulu (OKU) jadwalnya belum bisa dipastikan, namun instansi terkait, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat berani menjamin tidak ada calo dalam penerimaan abdi negara tersebut.
"Tidak ada istilah titipan dan calo PNS di sini. Saya berani menjamin kalau pun nanti rekrutmen CPNS direalisasikan di OKU, maka semua peserta yang lulus ditentukan berdasarkan kemampuannya menjawab tes yang diberikan panitia," tegas Kepala BKD OKU, Sahilmi, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (5/9).
Mengingat hal itu, Sahilmi mengimbau agar peserta tes CPNS di OKU supaya jangan terpancing dengan siapapun yang mengaku bisa meluluskan tes CPNS, sebab hal tersebut hanya omong kosong belaka. "Saya saja tidak bisa menjamin ataupun meluluskan keluarga menjadi CPNS. Buktikan saja sendiri kalau tidak percaya," katanya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, para peserta rekrutmen CPNS di OKU agar mulai dari sekarang mempersiapkan diri, sehingga memiliki kemampuan menjawab dan mengikuti tahapan seleksi penerimaan abdi negara tersebut.
Disinggung soal langkah apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan dan praktek percaloaan dalam rekrutmen CPNS di OKU, Sahilmi mengatakan, pihaknya nanti bakal memperketat pengawasan penerimaan CPNS tersebut. "Kami juga akan membuka posko pengaduan dan bagi yang ketawan curang, maka akan langsung didiskualifikasi," tegasnya.
Kemudian, kata dia, pihaknya juga berharap peran serta masyarakat, wartawan, LSM dan peserta tes untuk ikut proaktif memantau pelaksaan tes penerimaan CPNS di OKU tersebut. "Itu kalau jadi. Jika batal, ya mau bagaimana lagi. Yang jelas jadwalnya masih belum bisa dipastikan," katanya.
Adapun soal kuota penerimaan CPNS di OKU sendiri, Sahilmi menambahkan, berdasarkan petunjuk terakhir dari BKN disebutkan bahwa OKU kebagian jatah untuk merekrut 61 CPNS dari berbagai disiplin ilmu untuk ditempatkan sebagai tenaga pendidik, kesehatan dan teknis. "Mudah-mudahan saja rekrutmennya bisa dilakukan di OKU pada awal November 2013 ini," pungkasnya.
Sama halnya di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Untuk tahun ini tidak membuka penerimaan CPNS dari jalur umum.
Hal ini dikarenakan untuk menyelesaikan masih banyaknya tenaga honorer K1 dan K2 yang belum diangkat menjadi CPNS. Adapun jumlahnya, untuk
honorer K2 saja berjumlah 1.104 orang dan K1 berjumlah 604 orang.
Sementara mengenai adanya permainan uang untuk memuluskan menjadi CPNS hal ini ditampik. Hal ini diungkap Kepala Badan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba)
melalui Sekretaris BKD, Suyatno, kamis (5/9). Suyatno menghimbau agar tenaga honorer K1 dan K2 tidak terpengaruh pihak manapun yang mengiming-imingkan bisa masuk PNS. Sebab, jelasnya, tenaga honorer
tersebut akan dilakukan tes secara bertahap. “Mereka (calon CPNS) akan dites terlebih dahulu dan soalnya di buat dari Jakarta. Bagi yang berhasil ikut tes dialah yang berhak diangkat menjadi CPNS,” kata Suyatno.
Sebelumnya, kata Suyatno, pihak BKD Muba melakukan verifikasi dan hasilnya ternyata ada 17 orang tidak memenuhi syarat sehingga namanya
dicoret. Hal ini disebabkan selain jarang masuk, juga diduga SK honorernya bermasalah.
"Muba masih kekurangan tenaga guru dan kesehatan sehingga pada penerimaan CPNS ini sebagian besar untk guru dan tenaga kesehatan. Terutama akan ditempatkan didaerah yang masih kekurangan guru dan
tenaga kesehatan seperti di wilayah perbatasan atau daerah terpencil," jelasnya. (yat/len/riz)