Palembang - Meski belum resmi, isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diberlakukan pemerintah mulai 1 April 2012, telah meresahkan masyarakat. Warga dipusingkan karena tingginya kebutuhan hidup sebagai dampak kenaikan BBM ini bakal menciptakan stres bagi para keluarga. Keminiman hidup dan tuntutan hidup yang terus berjalan, memaksa orang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan aksi kriminalitas.
Belum lagi, dampak dari kenaikan itu, sebagian harga kebutuhan pokok sudah mulai merangkak naik, walau kenaikan BBM belum diresmikan. Masyarakat pun dibuat semakin tercekik dengan penghasilan bulanan yang pas-pasan. Kebutuhan hidup yang terus berjalan tentu memaksa orang melakukan berbagai cara. Apalagi, kehidupan yang semula sesak pun, kini terasa kian mematikan.
Masalah ini tentu akan berdampak pada masyarakat luas, khususnya dari level ekonomi bawah yang masih terseok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama ini. Dengan adanya kenaikan, kehidupan mereka pun kian terancam kesejahteraannya. Tak jarang, aksi kriminalitas menjadi solusi instan yang mereka lakukan, termasuk gejolak-gejolak penolakan terhadap kenaikan harga itu.
Tindakan pidana pun sudah tampak di depan mata, banyak masyarakat, penimbunan BBM dari berbagai jenis terus dilakukan oleh oknum-oknum untuk mencari keuntungan. Keinginan tersebut dapat muncul dengan melihat keadaan masyarakat yang sudah mulai terpengaruh dengan bayangan kesulitan mendapatkan komoditas itu.
Oleh karena itu, kompensasi semacam BLS yang dicanangkan oleh pemerintah rasanya tak mampu sepenuhnya menahan kerasnya dorongan terhadap kelompok termiskin untuk masuk arus rentan kriminalitas dari kelas copet, jambret, sampai kelas begal dan curas.
Menyikapi hal tersebut, Pjs Kabid Humas Polda Sumsel AKBP Djarot Padakova mengatakan, pihaknya akan menertibkan tindakan seperti penimbunan BBM atau jenis pelanggaran lainnya, termasuk distribusi BBM. Hal yang dikhawatirkan yakni efek dominonya. Kenaikan harga tanpa diikuti peningkatan pendapatan, dipastikan akan menjadi persoalan besar bagi masyarakat. Padahal, setiap hari mereka juga harus memenuhi berbagai kebutuhan keluarganya.
Terkait kemungkinan terjadinya peningkatan kriminalitas sebagai dampak kenaikan BBM, dapat saja terjadi. Secara prinsip, bila memang terjadi tindak kriminalitas, pihaknya tentu akan memroses sesuai aturan main yang berlaku. ‘’Kalau terjadi hal seperti itu, tentu akan diproses atau ditindak,'' ungkapnya.
Sedangkan terkait antisipasi langsung dengan kemungkinan penyelewengan BBM? Semua sudah dilakukan. ‘’Selain kesiapan personel pemantau di sejumlah SPBU, pihaknya juga masih terus menelisik kemungkinan adanya penimbunan,'' ujar Djarot.
Selain melakukan pengamanan di SPBU, anggota juga melakukan patroli. Dimana fungsinya bila ada kemacetan yang terjadi akibat antrean, petugas cepat melakukan penguraian. Selain itu juga mengantisipasi kelangkaan BBM.
Sementara Karoops Polda Sumsel Kombes Pol Fiandar juga menjelaskan, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk mengantisipasi adanya tindakan kriminal terkait rencana kenaikan itu, jajaran Polda Sumsel sudah berjaga di setiap SPBU yang ada di Sumsel. “Saat ini, SPBU yang ada di Sumsel sudah di jaga oleh petugas,” katanya.
Sebelumnya, jajaran Polda Sumsel menyiapkan 2/3 atau 8000 personel. H-3 dan H-1, anggota itu disebar, guna mengantisipasi penimbunan BBM yang dilakukan spekulan dan oknum-oknum nakal. “Sudah, ini anggota sudah disebar di 140 SPBU yang ada di Sumsel selama 24 jam secara bergantian. Dan satu SPBU, dijaga antara 3-4 orang anggota,” jelas Fiandar.
Di Indonesia khususnya di Sumsel, kepolisian mulai siaga I terhadap segala macam dampak yang bisa timbul dan terjadi. Intinya, lanjut Fiandar, apapun kebijakan pemerintah, pihaknya harus mengamankan wilayah. ‘’Sebenarnya sudah ada surat perintah kepada Satwil-satwil terkait, yaitu untuk diwilayah Polres masing-masing dan Polsek,” tandas Fiandar. (cr04)