JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai berbagai permasalahan dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak terlepas dari keterlambatan program e-KTP yang dijalankan Kementerian Dalam Negeri.
Karena itu, Tahjo mengapresiasi langkah KPU yang menunda penetapan DPT tersebut hingga dua pekan mendatang. Pihaknya yakin bila KPU serius dan menggandeng stake holder terkait, maka persoalan DPT bisa segera dibereskan.
"Kesalahan utama terletak pada data awal dari Kemendagri. e-KTP gak pernah selesai. Kalau NIK (nomor induk kependudukan) selesai saya kira tidak ada data yang dobel," kata Tahjo Kumolo ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (24/10).
Menurut Thahjo, keterbukaan KPU dalam menerima masukan dan rekomendasi dari parpol maupun Bawaslu dipandang positif. Apalagi semua pihak ingin DPT yang akan digunakan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 mendatang benar clear and clean.
"Jangan sampai ada satu orangpun warga negara yang tak bisa menggunakan hak pilihnya karena masalah identifikasi data. Dua minggu waktu yang cukup kalau KPU serius," sebutnya.
Dia juga mengingatkan agar data pemilih jangan sampai ada yang termanipulasi. Karena itu KPU dengan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu harus satu suara.
"Kemendagri juga tidak boleh lepas tangan. DPR sudah menyetujui anggaran e-KTP Rp 5,7 triliun itu agar data pemilu clear and clean," Tegasnya.
Sementara itu politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul juga mendukung penundaan penetapan DPT meski dia yakin KPU sudah bekerja maksimal. Penundaan itu, kata Ruhut, harus dilakukan demi kebaikan bersama. (fat/jpnn)