JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan sikap pemerintah Australia, yang tidak meminta maaf setelah melakukan aksi penyadapan pada tahun 2009. Penyadapan itu dilakukan pada telepon genggam milik Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono; serta sejumlah pejabat negara.
"Presiden menyayangkan atas sikap dari Perdana Menteri Australia, yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai hal ini," ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/11).
Menurut Julian, saat ini Presiden tetap mengikuti perkembangan pemberitaan media massa, mengenai penyadapan dan juga menunggu laporan dari Kemenlu, jika ada perkembangan terbaru dari Australia. Terkait penarikan Dubes Indonesia di Australia, kata Julian, sudah diketahui Presiden, karena itu instruksi langsung Presiden pada Menlu Marty Natalegawa.
"Beliau memerintahkan Menlu untuk segera meminta penjelasan resmi dari mereka, dari pihak Australia terkait hal ini. Pemanggilan Dubes ini sebagai sikap kita, ketegasan kita, dari apa yang kita dengar dari berita-berita tersebut," tegas Julian.
Australia memang tidak meminta maaf atas penyadapan terhadap Kepala Negara. Perdana Menteri (PM) Australia Tonny Abbot dalam jumpa persnya Senin lalu, hanya mengatakan bahwa Australia memang melakukan pengumpulan informasi di sejumlah titik.
Informasi tersebut bisa saja digunakan oleh negara lain. Namun ia menegaskan, tidak akan melakukan sesuatu yang bisa merusak hubungan baik dengan Indonesia. Menurutnya, pengumpulan informasi salah satunya untuk melindungi Australia. Abbot tidak menjelaskan secara rinci terkait penyadapan yang dilakukan pada sejumlah tokoh Indonesia. (flo/jpnn)