Loading ...
Creative

Cpanel


User1


User2


Gelontorkan Dana Rp268 Miliar PDF Print E-mail
Friday, 22 November 2013 15:45

RAJAWALI - Pengelolaan sanitasi di kabupaten/kota dinilai masih minim. Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumsel melakukan Memorandum Program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) dengan 9 kabupaten/kota di Sumsel. Bahkan, Pemprov akan menganggarkan dana sebesar Rp 268 miliar untuk mempercepat perbaikan sanitasi di Sumsel selama 5 tahun.
Wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki mengatakan, dengan adanya master plan melalui MOU dengan kabupaten/kota, maka program sanitasi dapat terkoneksi dan terencana serta terpadu. Sehingga bisa diketahui yang mana yang menjadi prioritas selama 5 tahun kedepan secara merata.
“Kita minta kabupaten/kota juga berperan dalam program prioritas ini (red,program sanitasi) melalui MOU yang telah dilakukan. Mudah-mudahan melalui masterplan ini bisa tersusun mengenai mana pendanaan dari pusat, dari provinsi dan kabupaten/kota karena sudah ada data-data yang lengkap,” ujarnya usai Lokakarya Program Sanitasi di Hotel Grandzuri, Jumat (22/11).
Dia menjelaskan, untuk tahap awal, program ini diikuti 9 Kabupaten Kota diantaranya Kota Palembang, Muara Enim, OKU, OKI, OKU, Mura dan Muba. Program sanitasi ini pula meliputi drainase, sampah, air limbah, dan air bersih. "Program seperti ini sudah lama. Selama ini sudah berjalan tapi belum ada masterplannya. Jadi secara serius kita laksanakan baru tahun ini,” katanya.
Dalam memorandum ini, sambung Ishak, sudah ada bagaimana pembagiannya, dana kita masih minim mengenai sanitasi ini dan belum terkoordinir, dari dulu sudah ada tapi belum ada masterplan. Pada 2014 mendatang bisa dilaksanakan disemua kabupaten/kota termasuk yang baru pemekaran Pali dan Muratara.
Sementara Kasi Perencanaan Sitejn PU Cipta Karya, Meytri Wilda menuturkan, pada 2009 BPS meliris sanitasi yang layak di Indonesia baru mencapai 51,19 persen. Ini masih sangat jauh tertinggal jika dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. “Untuk di Sumsel baru 47,3 persen sanitasi yang dikelolah dengan layak,” katanya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, butuh dukungan dair berbagai pihak terutama Pemda kabupaten/kota untuk mencapai PPSP. Diantaranya menyiapkan lahan, SDM, termasuk Perda RT RW.
“Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mencapai PPSP. Setelah dilakukan MoU ini, kita akan melakukan monitoring untuk melihat apakah program ini berjalan atau tidak di Sumsel,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Cipta Karya, Rizal Abdullah menambahkan, saat ini yang dipertanyakan adalah seberapa besar kepedulian kabupaten/kota terhadap sanitasi. Sehingga pihaknya menilai selama ini bentuk perhatian terhadap sanitasi belumlah maksimal. Maka dari itu, melalui MOU dibuatkan program bersama agar lebih fokus dalam realisasinya.
"Pemerintah kabupaten/kota bisa menganggarkan untuk sanitasi ini, biarkan saja dananya kecil dari kabupaten/kota tapi akan ditambah dari Provinsi maupun dari pusat,” bebernya.
Menurutnya, kebersamaan di bidang pendaan in dinilai penting dalam sebuah komitmen melalui sharing dana yang dianggarkan tersebut. Pasalnya, melalui dana pembangunan bersama ini bisa diketahui apakah siap tidak lahan-nya, siap tidak perencanaan. Bagaimana daerah mau menerapkan sanitasi ini kalau tidak punya perencanaan.
Lebih lanjut, Rizal menjelaskan, setelah adanya MOU tersebut, masing-masing pihak harus berkomitmen untuk menyepakatinya. "Kita berharap program ini akan memenuhi target Mdgs dan bisa terlaksana dengan baik. Dana yang kita anggarkan Rp 268 miliar selama 5 tahun. Sedangkan untuk penerapan sanitasi ini juga akan dilihat dulu skala prioritasnya mengenai sektor mana yang akan dikerjakan apakah mengenai air limbah, drainase ataupun sektor lainnya,” paparnya.
Disinggung mengenai kota Palembang, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail mengingat masterplan mengenai hal tersebut juga belum ada. “Kalau kota Palembang ini kita lihat dulu apakah kurang drainase atau hal lain melalui masterplannya. Lima tahun ini kita harapkan minimal separuh dari angka kekumuhan itu bisa berkurang. Yang menjadi masalah saat ini adalah pemda kabupaten/kota malas membuat masterplan limbah ataupun masterplan drainase,” tandasnya. (ati)


 
  1. https://palembang-pos.com/
  2. https://dongengkopi.id/
  3. https://jabarqr.id/
  4. https://wartapenilai.id/
  5. https://isrymedia.id/
  6. https://onemoreindonesia.id/
  7. https://yoyic.id/
  8. https://beritaatpm.id/
  9. https://kricom.id/
  10. https://kongreskebudayaandesa.id/
  11. https://www.centre-luxembourg.com/
  12. https://jaknaker.id/
  13. pencaker.id
  14. https://www.rytonfederation.org/
  15. tradition-jouet.com
  16. agriculture-ataunipress.org
  17. eastgeography-ataunipress.org
  18. literature-ataunipress.org
  19. midwifery-ataunipress.org
  20. planningdesign-ataunipress.org
  21. socialsciences-ataunipress.org
  22. communication-ataunipress.org
  23. surdurulebiliryasamkongresi.org
  24. surdurulebilirkentselgelisimagi.org
  25. www.kittiesnpitties.org
  26. www.scholargeek.org
  27. addegro.org
  28. www.afatasi.org
  29. www.teslaworkersunited.org
  30. www.communitylutheranchurch.org
  31. www.cc4animals.org
  32. allinoneconferences.org
  33. upk2020.org
  34. greenville-textile-heritage-society.org
  35. www.hervelleroux.com
  36. crotonsushi.com
  37. trainingbyicli.com
  38. www.illustratorsillustrated.com
  39. www.ramona-poenaru.org
  40. esphm2018.org
  41. www.startupinnovation.org
  42. www.paulsplace.org
  43. www.assuredwomenswellness.com
  44. aelclicpathfinder.com
  45. linerconcept.com
  46. puspresnas.id
  47. ubahlaku.id
  48. al-waie.id
  49. pencaker.id
  50. bpmcenter.org
  51. borobudurmarathon.id
  52. festivalpanji.id
  53. painews.id
  54. quantumbook.id