KAMPUS - Bagi anda penikmat rokok harus lebih mengeluarkan pengeluaran ekstra. Pasalnya terhitung 1 Januari 2014, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumatera Selatan akan menerapkan pajak rokok kepada semua penguna rokok. Dimana pengguna rokok akan dikenakan beban biaya pajak rokok yang alokasinya didistribusikan ke wilayah setempat.

“Perhitungan nilai pajak ini dilihat dari biaya bea cukai. Dimana besarannya mencapai 10 persen dari biaya bea cukai yang tertera pada rokok,” terang Kepala Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dispenda Sumsel, H Zainuddin Ismail,kemarin.
Dimana nantinya dengan pajak ini diharapkan akan mengurangi biaya bea cukai yang masuk. Dan bisa jadi harga rokok juga akan naik. Untuk menentuan pajak rokok ini berdasarkan undang-undang No 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Diakui Zainudin juga, jika saat ini pihaknya sudah memasukkan dalam rangkaian pendapatan pajak dan pembahasannya sudah masuk dalam APBD tahun 2014 mendatang. "Kita targetkan dari pajak rokok ini saja, dana yang bisa diserap mencapai Rp 260 miliar untuk 2014 mendatang," katanya.
Ditambahkannya juga, jka selama ini sudah ada pajak dalam bentuk dana bagi hasil berupa bagi hasil cukai hasil tembakau (CHT). Dimana sepanjang 2013 target pendapatan dana CHT sebesar Rp 1,2 miliar namun hingga kini baru terealiasai 53 persen atau Rp 667,9 juta. "Dan ini bukan pajak daerah tapi masuk dana perimbangan. Kalau pajak rokok masuk ke pajak daerah atau pendapatan daerah, ini bedanya," katanya.
Tak hanya itu, katanya lagi, setelah pemberlakuan pajak rokok tidak akan menghapus komponen dana CHT. Untuk pajak rokok sendiri, setelah dihitung berdasarkan dana bea cukai yang disetorkan ke negara, maka nilainya capai Rp 260,6 miliar hingga akhir 2014 mendatang. Perhitungan ini mengacu data dari Dirjen Perimbangan Keuangan pada Menteri Keuangan RI.
“Sebenarnya sudah ada hitung-hitunganya. Jumlahnya ini kami dapat dari pusat. Namun, kami belum tahu dengan penentuan ini apakah harga rokok akan naik, tergantung produsennya masing-masing. Ini sama seperti pemberlakuan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi makin besar konsumsi rokok, maka dana yang kami dapat bisa lebih besar," katanya lagi.
Untuk pajak bahan bakar, kata dia, tahun depan ditargetkan naik hampir Rp 15 miliar, dari target Rp 460,79 miliar menjadi Rp 475 miliar. "Asumsinya, droping dihitung karena pergeseran harga, ditarik subsidi pemasangan RFID, semua yang bersubsidi harus bayar. Arahnya kesana nanti," katanya. Saat ini jumlah kendaraan yang beredar di Sumsel mencapai 2,7 juta, hampir 80 persen adalah kendaraan roda dua dan 20 persen dari kendaraan roda empat. Perhitungan jumlah pajak bahan bakar diambil dari 7,5 persen dari harga bahan bakar dikalikan dengan volume yang terserap. (ove)