RIVAI - Aset yang dimiliki Pemprov Sumsel hingga saat ini belum terdata dengan lengkap. Pasalnya, butuh waktu yang tidak sedikit untuk mendata seluruh aset tersebut. Hal tersebut diungkapkan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Eddy Hermanto usai membuka workshop peningkatan kemampuan aparatur di bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah Provinsi Sumsel di Graha Bina Praja, kemarin.
Eddy Hermanto mengatakan, hingga saat ini surat aset belum lengkap. Sehingga belum terdata dengan benar.
“Aset kita ini bertebaran di kabupaten/kota. Dengan adanya workshop ini diharapkan ada keseriusan dari pengelolah aset untuk mendatanya,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pendataan aset ini sudah dilakukan dengan serius sejak 2011 lalu. Namun pendataan tidka bisa dilakukan dilakukan dengan cepat. “Mendata aset ini tidak bisa sebulan atau setahun. Bahkan, bisa sampai 2 sampai 3 tahun,” kata Eddy seraya menambahkan workshop tersebut dilaksanakan selama 3 hari.
Menurutnya, belum terdatanya aset ini dengan lengkap menjadi penyebab Pemprov Sumsel belum meraih wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh sebab itu, pihaknya meminta pihak dari pusat untuk mengeluarkan semua ilmu terkait pendataan aset secara benar. “Untuk lahan milik Pemprov sudah banyak yang disertifikatkan sebagai contoh yang di Jakabaring,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, dengan adanya workshop ini artinya ada satu bahasa dalam pengelolaan aset. Karena setiap SKPD memiliki aset yang perl di data dengan lengkap.” Untuk nilai aset yang dimiliki Pemprov saya belum tahu datanya,” pungkasnya.
Edi menambahkan,aset merupakan komponen yang sangat penting dalam laporan keuangan. Oleh sebab itu, perlu pengelolaan aset yang optimal. Ketidakprofesionalan dan ketidakhati-hatian akan memberikan dampak negatif yang sangat mempengaruhi laporan keuangan,” tuturnya.
Menurutnya, dari hasil inventarisasi sejak 2011 masih banyak aset yang perlu penanganan lebih lanjut baik penatausahaan maupun pengamanannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepedulian, disiplin, dan minimnya pemahaman atas aturan yang terkait dengan pengelolaan aset, serta masih adanya anggapan bahwa pengelolaan uang masih lebih prioritas dari pada pengelolaan barang. (ati)