H BARLIAN - Mulai 1 Januari 2014, pemerintah pusat mulai memberlakukan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kendati demikian, Pemprov Sumsatera Selatan (Sumsel) tetap menjalankan program Jamsoskes atau berobat gratis dengan mengangarkan dana sebesar Rp 240 miliar untuk mengcover 4 juta penduduk kurang mampu. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, dr Fenty Aprina saat menghadiri acara khitanan massal Palembang Pos di Graha Pena, Rabu (25/12).
Fenty Aprina mengatakan, tahun depan Pemprov Sumsel tetap menganggarkan dana untuk program Jamsoskes atau berobat gratis penduduk Sumsel yang tidak masuk JKN. Untuk jumlah penduduk Sumsel yang dicover Jamsoskes 2014 sama seperti tahun ini sebanyak 4 juta penduduk.
“Kita sudah menghitung jumlah penduduk yang tidak dicover program JKN. Jumlah yang dicover Jamsoskes tahun depan sama seperti tahun ini. Jadi anggarannya juga tetap sama Rp 240 miliar. Itu sharing dari Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, ada perbedaan premi Jamsoskes dengan JKN. Premi Jamsoskes hanya Rp 5.000 untuk pengobatan seluruh masalah penyakit mulai dari cuci darah, operasi jantung, kemoterapi, operasi bayi kembar siam bahkan terakhir ada yang transpalasi ginjal di RSCM dengan dana Jamsoskes. Sedangkan premi program JKN yang dapat bantuan iuran Rp 19.225. “Jadi hampir 4 kali lipat perbedaan preminya,” kata Fenty.
Menurutnya, semenjak ada program Jamsoskes, terjadi peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Artinya, masyarakat Sumsel sudah tidak ada kendala lagi untuk berobat.
“Berdasarkan data yang ada, pengobatan dengan program Jamsoskes paling banyak itu di RS Muhammad Husein. Bahkan, pasien untuk operasi menggunakan sistem antre hingga 5-6 bulan,” tuturnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Pemprov Sumsel membangun tiga rumah sakit baru yakni RS Khusus Mata, RS Gigi dan Mulut dan RSUD Provinsi. Peningkatan sarana dan prasana ini dilakukan karena semenjak ada program Jamsoskes, jumlah masyarakat yang berobat semakin meningkat. “Sampai saat ini masyarakat yang langsung berobat ke RS Muhammad Husein itu sangat banyak. Sehingga terjadi penumpukan pasien, jadi tahun depan juga akan dibangun RS Pratama di setiap kabupaten/kota. Jadi sebelum dirujuk ke RS Muhammad Husein, pasien terlebih dahulu ditangani RS Pratama. Jika tidak sembuh baru dirujuk ke RS Muhamad Husein,” terangnya.
RS Pratama tersebut, sambungnya, nantinya akan dibangun di kecamatan setiap kabupaten/kota yang padat penduduknya. Selain itu, Pemprov juga tetap memberikan bantuan perbaikan puskesmas serta RS swasta. “Tahun ini kita membantu peralatan radiologi kepada RS Khadijah serta membangun ruang ICU di RS Muhammadiyah,” tuturnya.
Mengenai piutang kepada RS Muhammad Husein, Fenty mengungkapkan, persoalan itu sudah diselesaikan. Hanya saja, memang butuh waktu untuk membayar piutang tersebut karena ada aturan keuangan yang harus diikuti.
“Sebenarnya kita tidak mau berlama-lama membayar tagihan di rumah sakit. Tapi ada aturan keuangan yang harus diikuti untuk membayar piutang tersebut,” pungkasnya. (ati)