SUMSEL - TAK bisa dipungkiri bahwa program pendidikan merupakan salah satu upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan teruji. Oleh karena itu untuk menunjang dan mewujudkan SDM berkualitas tersebut, maka sarana dan prasarana pendidikan juga harus ideal dan berkualitas. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel)

sendiri telah mencanangkan program sekolah gratis dari berbagai tingkatan dengan anggaran sharing bersama pemerintah kabupaten dan kota. Tentu ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga guna mengenyam pendidikan.
Namun disisi lain, persoalannya sarana pendidikan dalam hal ini gedung sekolah baik itu, sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) khususnya sekolah negeri di Sumsel masih menjadi persoalan. Dimana jumlah sekolah rusak di Sumsel relatif masih banyak, dari rusak ringan, sedang maupun parah bahkan ada yang benar-benar tak layak alias memprihatinkan.
Hal ini menjadi masalah yang harus ‘dijawab’ pemerintah, sebab bagaimana menghasilkan SDM berkualitas jika masih banyak sarana pendidikan sekolah yang rusak. Pasalnya sarana pendidikan yang rusak dan tak layak tentu akan berdampak pada kenyamanan tenaga pengajar dan murid itu sendiri dalam hal proses belajar mengajar yang berbias pada output SDM itu sendiri.
Dari data Dinas Pendidikan (Diknas) Sumsel, jumlah sarana sekolah mulai dari tingkat SD, SMP maupun SMA yang rusak masih mencapai 10.679 ruangan. Rinciannya adalah 6.968 dalam kondisi rusak ringan dan dan 3.999 rusak berat.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Widodo mengatakan, rincian kondisi sekolah di Provinsi Sumsel yakni untuk SD dalam kondisi baik 20.642 ruang, rusak ringan 5.134 ruang, rusak berat 2.849 ruang. Sedangkan untuk SMP 1.189 ruang dalam kondisi baik, 1.234 ruang rusak ringan dan 817 ruang rusak berat.
”Jumlah SMA di Sumsel sebanyak 544 sekolah dan SMK 224 sekolah. Untuk kondisi sekolahnya dalam kondisi baik 4.163 ruang, rusak ringan 600 ruang dan rusak berat 333 ruang,” ujarnya.
Mengenai dana rehab sekolah untuk tahun ini, sambung Widodo, masih dalam pembahasan di DPRD Provinsi.
“Saya belum tahu total anggarannya, karena masih akan dibahas di DPRD. Minggu depan baru ada kepastian jumlah dananya,” katanya.
Sementara itu ditengah fasilitas pendidikan yang semakin meningkat dari pemerintah baik dalam bentuk subsidi bagi peserta didik maupun kesejahteraan bagi para pendidik, ternyata tidak sejalan dengan kenyataannya.
Diungkapkan Ef (43) yang merupakan salah satu wali murid sekolah menengah pertama (SMP) Negeri yang berada di kawasan Jalan Way Hitam Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, mengeluhkan kondisi sekolah anaknya yang tidak layak serta pungutan yang tidak jelas peruntukannya.
"Kondisi sekolah itu memang tidak layak pak, kalau dari depan seperti bagus karena dicat walaupun sekolahnya di tengah lebak yang terbuat dari kayu hanya ruang guru dan beberapa ruangan yang dindingnya diplester bata," bebernya.
Ditambahkan Ef, tidak jarang lokal kelas sekolah tersebut yang dindingnya dari kayu juga melibatkan siswa untuk mengecat, sehingga muncul pertanyaan kritis dari para wali murid.
"Kami juga bingung pak mana dana BOS, dana sekolah yang katanya banyak bantuan dari pemerintah. Tapi kelas saja masih dari kayu belum lagi kursi meja yang banyak sudah rusak patah, kami takut untuk protes karena nanti bermasalah dengan anak saya," tukasnya. (rob/ati/cr10)