SUNGGUH sangat miris sekali jika melihat dari kemampuan pemerintah kabupaten OKI untuk menyiapkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Pasalnya, hampir dari 800 ribu penduduk kabupaten berjuluk bumi bende suguguk ini baru sekitar 0,4 persen atau sekitar 3.460 pelanggan yang sudah terpasang jaringan PDAM.
Ironisnya, jumlah pelanggan ini diperikaran akan terus berkurang seiring semakin banyaknya pelanggan yang lebih memilih untuk memutus sambungan air bersih ke rumahnya, mengingat tak kunjung membaiknya pelayanan yang diterima.
Pada tahun 2013 PDAM Tirta Agung menargetkan 1.124 pelanggan baru yang dapat dilayani, namun dari target tersebut hanya 300 pelanggan atau 26 persen dari target pelanggan baru, belum lagi dikurang jumlah pelanggan yang terpaksa diputus karena menunggak tagihan PDAM hingga bertahun-tahun.
Anggota Komisi II DPRD OKI, Krisnaldi SH yang merupakan mitra kerja dari PDAM Tirta Agung menyatakan, kondisi perusahaan daerah milik pemkab OKI untuk mencukupi kebutuhan ari bersih bagi masyarakat terus-terusan mengalami sakit dan tak kunjung membaik.
Padahal ketersediaan air bersih bagi masyarakat ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui berbagai program salah satunya adalah penyediaan air bersih melalui PDAM, namun ada juga program lainnya seperti Pamsimas dan Sanimas.
Menurutnya kinerja PDAM Tirta Agung sangat buruk, pelayanan yang tidak memuaskan dan cendrung buruk, hal ini ditandai dengan seringnya air tidak mengalir ke rumah pelanggan, air tidak mengalir selama 24 jam, kualitas air yang buruk, hitam dan berlumpur dan masih banyaknya pelanggan yang tidak mendapatkan air PDAM setempat selama bertahun-tahun. Hingga saat ini saja baru 0.4 persen dari penduduk OKI yang menikmati fasilitas jaringan air bersih yang sebagian besar berada diperkotaan itupun pelayanan tak memuaskan.
Warga akhirnya lebih memilih untuk membuat sumur bor atau sumur gali untuk memenuhi kebutuhan air ketimbang mengharapkan pelayanan dari PDAM Tirta Agung, meskipun terkadang warga tidak bisa mendapatkan sumber air yang baik dari sumur yang dibuat.
“Tingkatkan dulu pelayanan, artinya jangan bermimpi untuk menambah pelanggan jika pelayanan kepada pelanggan yang sudah ada saja tidak bisa ditingkatkan, saat ini banyak warga yang memilih untuk memutus sambungan PDAM, sebab tagihan dibayar tiap bulan sedangkan pelayanan mengecewakan,” katanya.
Menurut politisi yang juga sebagai seorang advokat ini, harus ada terobosan yang konkrit untuk mengatasi persoalan ini, jika memang perusahaan ini tak kunjung membaik meskipun setiap tahun diberikan subsidi hendaknya dapat dicarikan jalan keluar boleh jadi jika ada pihak swasta yang siap untuk mengelolanya.
“Pemerintah harus tegas, tiap tahun diberikan subsidi tetapi terus merugi. Untuk itu PDAM ini harusnya ditempatkan memang orang yang mengerti bagaimana mengembangkan perusahaan ini,” katanya.
Lebih lanjut Krisnaldi mengatakan, banyak cara yang dapat dilakukan oleh pihak PDAM untuk menambah pelanggan. Salah satunya adalah bekerja sama dengan pihak developer perumahan, selain itu dapat menerapkan klasifikasi tarif air minum untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan.
Caranya dengan menerapkan kelas tarif pelanggan terendah dan tertinggi. Konsumen skala rumah tangga menengah ke bawah bisa mendapatkan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga menengah ke atas, cara lainnya yakni dengan membedakan tarif rumah tangga dengan konsumen komersial seperti gedung perkantoran. “Tetapi itu dapat dilakukan jika pelayanan sudah baik, mana mungkin developer mau bekerjasama jika pelayanan saja tidak bagus,” tandasnya.
Sementara itu, Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Agung milik pemerintah kabupaten OKI sepanjang tahun terus merugi. Pemerintah daerah terpaksa terus memberikan subsidi terus menerus agar perusahaan plat merah ini dapat terus beroperasi melayani masyarakat kabupaten OKI.
Pada tahun 2013 lalu dalam neraca rugi laba perusahaan mengalami kerugian hingga Rp. 2.556.476.017,26 dari total produksi 679.944 meter kubik air yang di distribusikan kepada 3.460 pelanggan yang tersebar di 11 IKK di Kabupaten Ogan Komering Ilir, jumlah ini termasuk hasil penyusutan peralatan dan operasional sebagaimana hasil audit BPKP.
Pada tahun 2013, hingga bulan oktober, perusahaan ini memperoleh pendapatan sebear Rp. 929.698.180 dengan pengeluaran dalam periode yang sama sebesar Rp. 1.686.258.098.
Kerugian yang terus terjadi terhadap perusahaan daerah ini salah satunya ditengarai oleh rendahnya tariff, hal ini membuat neraca keuangan perusahaan menjadi tidak sehat, dimana penggunaan tarif di bawah full cost recovery.
Direktur utama PDAM Tirta Agung A Kohar melalui Direktur Umum Banariyanto tidak menampik rendahnya tariff air yang didistribusikan kepada pelanggan menjadi penyebab PDAM Tirta Agung merugi.
“Tarif air yang kita jual kepada pelanggan jauh dari biaya produksi yang harus kita keluarkan, sejak tahun 2005 lalu hingga saat ini belum ada penyusuaian tariff yang kita lakukan kepada pelanggan karena tidak disetujui alasannya agar tidak memberatkan pelanggan, sementara biaya operasional semakin tinggi,” ujarnya.
Untuk memproduksi air bersih hingga kepelanggan diperlukan biaya operasional sebesar Rp. 6.888,39, per meter kubik dengan biaya pengolahan termasuk penyusutan sebesar Rp. 5.212,06. Jumlah ini sudah termasuk penyusutan peralatan, sedangkan untuk pengeluaran produksi diluar penyusutan peralatan untuk satu meter kubik air diperlukan biaya Rp.3.308,90.
“Harga air yang kita jual kepelanggan Rp. 1.676,33 permeter kubik, artinya tiap meter kubik PDAM mengalami kerugian Rp. 1.632,57 kerugian ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten OKI melalui Subsidi, sebab pendapatan yang diperoleh tidak seimbang dengan pengeluaran,” katanya.
Ditambahkannya, PDAM Tirta Agung menerima Subsidi dari Pemkab OKI setiap tahunnya dengan jumlah yang terus mengalami peningkatan, pada tahun tahun 2010 -2013 subsidi yang diberikan sebesar Rp 750 juta pertahun, kemudian pada tahun 2014 naik menjadi Rp. 1,020 miliar, dana ini digunakan untuk bayar listrik, gaji pegawai, operasional produksi dan lain-lain.
Subsidi inipun tampaknya belum mampu untuk memberikan perubahan yang signifikan bagi kemajuan PDAM Tirta Agung, sebab pendapatan yang diraih tidak sebanding dengan biaya dikeluarkan yang habis untuk operasional, belum lagi berbagai fasilitas yang sudah uzur dan rusak tidak dapat dilakukan peremajaan terlebih lagi untuk membangun instalasi baru.
Dijelaskan Banariyanto, dari 11 unit instalasi kota kecamatan (IKK) milik PDAM Tirta Agung, terdapat 2 unit yang mengalami kerusakan dan perlu optimalisasi diantaranya IKK kecamatan Mesuji yang mengalami kerusakan karena kekurangan tegangan PLN pada daerah pelayanan, kemudian IKK Pedamaran yang harus dilakukan optimalisasi dengan melakukan pergantian pipa intake, dan penambahan intake baru, kedua IKK ini sudah tidak berfungsi sejak lama, pada umumnya seluruh IKK ini mengalami kendala yang sama.
“Sebenarnya sudah kita coba dengan menggunakan genset namun biayanya jauh lebih tinggi, demikian juga untuk IKK yang ada di Kecamatan Tulung Selapan mengalami hal serupa, sudah lebih dari 6 bulan air tidak mengalir kepada pelanggan, kendala lainnya adalah sumber air dan peralatan yang telah tua.” Katanya.
Untuk merevitalisasi PDAM Tirta Agung dalam rangka mewujudkan perusahaan daerah yang sehat serta mampu memberikan pelayanan yang maksimal diperlukan dukungan pemerintah pusat, mengingat anggaran yang diperlukan cukup besar.
Pada tahun 2014, PDAM Tirta Agung masuk dalam Rekomendasi Tindak Turun Tangan (RT3) dari Kementerian PU, program RT3 merupakan program pendampingan dari BPPSPAM yang pelaksanaannya dibantu oleh tim konsultan, dalam rangka membantu PDAM menganalisa permasalahan dan menyusun action plan.
“Hasil dari action plan ini akan diserahkan kepada stakeholder baik pemerintah pusat maupun daerah untuk ditindaklanjuti dalam bentuk bantuan program dan bantuan manajemen,” kata Bana.
Menurut Bana, kegiatan RT3 dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya diawali dengan melakukan analisa terhadap hasil kinerja PDAM dari BPPSPAM, kemudian melakukan kunjungan lapangan dalam rangka updating, verifikasi dan validasi data untuk menghasilkan data kinerja dan informasi SPAM PDAM yang akurat dan valid.
“Hasil updating, verifikasi dan validasi data PDAM selanjutnya dianalisa dengan menggunakan indikator kinerja BPPSPAM dan menghasilkan kinerja PDAM yang uptodate,” jelas dia.
Berdasarkan hasil diagnosis faktor penyebab dan permasalahan PDAM, lanjutnya, kemudian disusun RT3 dengan didasarkan pada skala prioritas penanganan, hasil RT3 ini kemudian dituangkan dalam bentuk action plan PDAM yang memuat rencana program, kebutuhan dana dan sumber pembiayaan, jangka waktu pelaksanaan program, output dan outcome dan dilengkapi financial projection.
“Dengan masuknya OKI dalam RT3 ini diharapkan akan mampu untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan PDAM Tirta Agung,” ujarnya seraya mengatakan untuk meningkatkan jumlah pelanggan, pihaknya kita juga tengah mengupayakan program air untuk masyarakat penghasilan rendah (MPR), dimana program ini nantinya akan dibiayai pemerintah untuk kebutuhan air masyarakat,” katanya. (cr04)