Untuk Benahi SP2J Merdeka, Palembang Pos.-

MERDEKA - Wali Kota Palembang, Romi Herton meminta waktu selama empat bulan untuk membenahi Badan Usaha Milik Daerah PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J). Dimana, Pemkot mendapat rekomendasi BPK Sumatera Selatan karena hasil audit ditemukan sejumlah permasalahan di SP2J.
"Saya minta waktu sampai April untuk memperbaiki semua masalah PT SP2J termasuk manajemen," katanya, kemarin.
Menurut dia, hasil pemeriksaan BPK Sumsel yang diterima Desember lalu memang ada rekomendasi untuk membenahi administrasi di SP2J. Karena itu, pihaknya meminta waktu perbaikan secara menyeluruh sampai April.
“Ya, nanti kita akan lihat secara menyeluruh apakah yang harus dilakukan terhadap SP2J ini. Yang jelas, kita akan tetap pertahankan SP2J ini sebagai BUMD dari Pemkot. Termasuk kepemilikan saham, kita ingikan tetap 100 persen Pemkot. Tapi, kita akan bahas lagi dulu,” bebernya.
Ia mengatakan, empat bulan merupakan waktu yang ideal untuk memperbaiki perusahaan pelat merah. Dengan target perusahaan itu akan berkembang maju dan menguntungkan bagi pemkot setempat. Dia menjelaskan, SP2J untuk beragam kegiatan usaha, seperti pembangkit listrik, angkutan massal bus transmusi dan jaringan gas serta pengelolaan rumah susun sewa telah menghabiskan dana sebesar Rp230 miliar.
Dana tersebut, lanjut dia, sangat besar tetapi sampai kini masih ditemukan masalah keuangan karena itu pembenahan SP2J menjadi skala prioritas Pemkot.
Sebelumnya, Ketua BPK RI Sumsel, Novy GA Palenkahu, meminta Pemkot untuk mereview kembali unit usaha yang ada ditubuh SP2J. Namun, menurutnya perusahaan tersebut tidak perlu ditutup karena perusahaan milik Pemkot Palembang ini itu tidak dinyatakan pailit atau kolaps.
Menurut Novy, akan sangat disayangkan jika dana yang dikucurkan selama ini sudah cukup besar. Jika perusahaan ditutup, akan makin menambah kerugian.
“Apalagi Transmusi sekarang sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi saya minta direksi untuk transparan mengenai anggaran yang masuk. Karena dari auditnya, sangat tidak jelas, semuanya tercampur. Jadi, kami tidak jelas untuk kepentingan apa, untung ruginya tidak jelas,” jelasnya.
Sementara untuk PLTMG, kata Novy, BPK meminta agar pemerintah kota untuk mengambil langkah-langkah tepat. “Kalau salah bisa merugikan Pemkot. Sebaiknya, Inspektorat juga ikut mengawasi SP2J ini,” ujar dia.
Sebelumnya, anggota DPRD Palembang dari Fraksi Partai Demokrat Faturrahman menjelaskan, tahun 2014 APBD setempat mengalokasikan dana untuk operasional bus transmusi. "Dana subsidi untuk angkutan massal bus transmusi tersebut sebesar Rp800 juta per bulan," katanya.
Dia mengatakan, dengan kondisi tersebut pihaknya berharap mampu mengatasi masalah keuangan di SP2J khususnya bidang angkutan massal. Bus transmusi sampai kini telah menjadi sarana transportasi andalan warga kota pempek yang harus dipertahankan demi kepentingan masyarakat. (ika)