MUARADUA - Kasus dugaan korupsi dana bantuan bergulir untuk koperasi dan UKM tahun 2006-2008, terus diusut penyidik Cabjari Muaradua. Setelah menyeret mantan Bendahara Diskoperindag Kabupaten OKU Selatan Heru Yuki, kini penyidik kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasusnya. Tersang baru itu berinisial ZN, mantan Kepala Kadiskoperindag dan juga mantan Kepala Inspektorat Kabupaten OKU Selatan. Penetapan ZN sebagai tersangka, setelah tim penyidik menemukan beberapa dokumen yang merupakan bukti dugaan tindak pidana korupsi lain, terkait dana bantuan bergulir tersebut.
Kemudian, juga sesuai dengan keterangan saksi, akhirnya penyidik Kejari Baturaja cabang Muaradua atau Cabjari Muaradua, menaikkan status ZN dari saksi menjadi tersangka. Hal itu ditegaskan Kacabjari Muaradua M Ali Akbar SH MH, ditemui wartawan kemarin (29/01).
”Untuk kasus dana bantuan bergulir ini sudah ada yang kita tetapkan sebagai tersangka baru. Tersangka tersebut kini telah pensiun dan jabatan terakhirnya adalah staf ahli Bupati. Tersangka juga merupakan mantan Kepala Diskoperindagkop pada waktu itu,” terang Ali Akbar, sembari masih merahasiakan dan belum mau menyebut nama jelas tersangka ini.
Untuk kasus yang menjerat tersangka ZN sendiri, lanjutnya, pihaknya juga telah menaikkan statusnya yakni dari penyelidikan menjadi penyidikan. Peningkatan status dilakukan berdasarkan pendalaman bukti-bukti ditemukan terkait dana bantuan bergulir untuk Koperasi dan UKM sejak tahun 2006 hingga 2008, serta dikuatkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa penyidik.
“Untuk peningkatan statusnya sudah kita lakukan, mengingat kasus dugaan korupsi dana bantuan bergulir untuk Koperasi dan UKM tersebut, sudah memiliki cukup bukti,” jelasnya. Selain itu, Ali juga belum mau membeberkan secara rinci dugaan tindak pidana korupsinya seperti apa yang menimpa tersangka. Namun yang jelas, lanjutnya, tersangka ini dijerat kasus yang masih terkait dengan dana bantuan bergulir tersebut.
Mengenai apakah berkemungkinan masih adanya oknum lain yang turut terlibat dalam dugaan korupsi dana bantuan bergulir tersebut? secara tegas Ali mengatakan hal tersebut bisa saja terjadi, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Kasus ini tidak dijalankan oleh satu orang, karena ada pelaksana, bendahara dan lainnya. Oleh karena itulah, bisa saja nanti bakal ada tersangka baru. Yang pasti kita masih akan melihat hasil dari pengembangan kasus ini dengan secara marathon, terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait bantuan tersebut,” tambahnya.

#Dugaan Korupsi Hand Tracktor Disidang
Sementara itu, dua terdakwa dugaan korupsi penyimpangan Pendistribusian Pengadaan 10 unit hand tracktor pada Dinas Pertanian OKI, di Desa Kepayang, Kecamatan Lempuing, tahun 2007, Supratman Safoean (58), mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian Kecamatan Lempuing, dan Pujono (48), Kades Kepayang periode Oktober 2003-2008, menjalani siding perdana di PN Klas IA Khusus Tipikor Palembang, Rabu (29/01).
Pada persidangan diketuai majelis hakim RA Suharni SH MH tersebut, JPU Ahmad Sazili SH, Ahmad Yantomi SH, dan Denny Kurniawan SH, dalam dakwaannya menjerat terdakwa dengan Pasal 2 (1), dan pasal 3, jo pasal 18 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No 20/2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
Dalam dakwaan terungkap bahwa pada Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2007 Dinas Pertanian Kabupaten OKI, terdapat kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija, dengan sub kegiatan percepatan Tanam Padi Menuju IP-200.
Pada Pelaksanaan kegiatannya terdapat 40 unit hand tracktor dan 125 unit hand sprayer, yang seharusnya diberikan kepada kelompok tani. Namun 10 hand tracktor oleh kepala UPTD Pertanian Kecamatan Lempuing yakni terdakwa Supratman Safoean, diminta bayar uang muka, dan hal itu diteruskan oleh terdakwa Pujono kepada kelompok tani.
Karena adanya biaya yang harus dibayar untuk pengambilan hand tractor, maka tak ada kelompok tani yang berhak mengambil tracktor, dan justru dijual kepada orang lain dengan harga Rp 12 juta per unit, dengan uang muka Rp 4 juta. Sehingga dari penjualan traktor tersebut, Pujono memperoleh uang Rp 66 juta untuk keperluan pribadi, serta sebagian uang yakni Rp 33 juta diberikan kepada terdakwa Supratman. Sehingga, akibat perbuatan terdakwa terdapat total kerugian negara Rp 190.920.000.
Usai membacakan dakwaan atas terdakwa majelis hakim pun menyatakan sidang ditutup dan akan digelar kembali pada pekan depan dengan agenda keterangan saksi. ‘’Sidang sementara ditunda dan akan digelar kembali pada pekan depan dengan agenda keterantgan saksi,” tegasnya. (cr07/vot)