R SOEKAMTO - PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) yang mengelola Bus Rapid Transit (BRT) Transmusi, tahun ini agaknya kesulitan untuk membayar angsuran kredit 90 unit bus Transmusi yang dibeli tahun lalu tersebut. Pasalnya, untuk tahun ini PT SP2J hanya mendapat penyertaan modal dari pemegang saham terbesar, dalam hal ini Pemkot Palembang untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Jaringan Gas Kota. Sedangkan untuk Transmusi sama sekali tidak ada.
Padahal selama ini, untuk pembayaran kredit bus ini menggunakan uang dari penyertaan modal. Direktur Utama PT SP2J Palembang, Drs Marwan Hasmen didampingi Direktur Keuangan PT SP2J, Ahmad Syamsudin membenarkan hal tersebut. Untuk itu, saat ini pihaknya sedang mencari solusi agar bisa membayar cicilan bus yang dibeli kredit selama lima tahun tersebut, sebesar Rp 1,1 miliar perbulan.
“Ya, memang kita agak kesulitan untuk membayar cicilan bus yang dibeli secara kredit di Bank Sumsel Babel ini. Karena tahun ini, dana penyertaan modal hanya diberikan untuk BPR sebesar Rp 6,6 miliar dan Jargas Kota Rp 1,3 miliar. Untuk transmusi memang tidak ada, selama ini cicilan dibayar dengan dana dari penyertaan modal tersebut,” jelas Marwan.
Diakui Marwan, kesulitan keuangan ini salah satu faktornya disebabkan menurunnya pendapatan Transmusi. Untuk bulan ini, pendapatan transmusi hanya meraup Rp 925 juta. Angka ini meleset dari target yang ditetapkan manajemen yakni Rp 2,945 miliar perbulan.
“Cukup jauh realisasinya, bahkan kalau dibandingkan Desember tahun lalu, pendapatan Transmusi bisa sampai Rp 1 miliar. Karena itu, kami kemungkinan akan mengatur kembali rute-rute Transmusi. Yang rute kurus, artinya sedikit penumpang, akan dialihkan ke rute gemuk. Seperti di Simpang BLK-Kolonel Atmo, sangat sedikit penumpang bahkan sering kosong,” jelas dia.
Mengenai kredit, lanjut dia, pihaknya akan membicarakan dengan bank terkait. “Ya, kita akan bicarakan dengan pihak bank. Mudah-mudahan ada solusi,” paparnya.
Penurunan pendapatan transmusi ini, kata Marwan, ternyata juga dilatari adanya oknum pramugara yang nakal, yang tidak menyetor ke perusahaan. “Mereka (pramugara, red) tidak mentapping uang yang masuk. Ini saya dapati, karena saya sudah menyebar petugas yang menyamar. Nah, pegawai yang nakal ini akan kami beri sanksi tegas,” beber dia.
Sedangkan untuk gaji pegawai, kata Marwan, pihaknya sudah membayarkan gaji pegawai bulan November dan Desember sudah dibayarkan. “Namun, untuk Januari, memang belum kita bayar. Mudah-mudahan secepatnya. Memang kita mendapat bantuan untuk operasional dari Pemkot Rp 800 juta, tapi ini sebetulnya masih tidak cukup. Karena, untuk gaji saja kita harus keluarkan Rp 2,2 miliar, untuk unit transmusi. Ya, saya harap kinerja pegawai ditingkatkan sehingga pendapatan bisa naik,” pungkasnya. (ika)