PALEMBANG - Puluhan sopir yang tergabung dalam Aliansi Sopir Plaju, kemarin mendatangi kantor Wali Kota Palembang. Para sopir ini menolak peraturan walikota (Perwali) nomor 1465 tahun 2009 tentang penghentian peremajaan/penggantian buskota dan angkutan kota yang telah ditetapkan. Mereka juga mendesak agar Pemkot tidak menghapus lima trayek angkot tersebut seperti yang diwacanakan Pemkot Palembang.
Yanto, perwakilan sopir Ampera-Plaju mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan ada rencana ini. “Kami harapkan agar Pemkot tidak menghapuskan trayek ini. Kami harapkan dalam dua minggu ini ada kepastian. Kalau tidak, kami akan mogok untuk mengangkut penumpang,” tegasnya.
Koordinator Aksi, Herman saat diwawancarai, mendesak Pemkot tidak melanjutkan kebijakan penghapusan lima trayek tersebut. Yakni, Ampera-Plaju, Ampera Kertapati, Ampera-Perumnas, Talang Betutu-Wayhitam dan Ampera-Km 5.
“Ini baru sopir dari Plaju, belum yang lain. Bayangkan kalau sopir Plaju-Ampera ini saja sudah 1.700 orang artinya ada 1.700 orang kehilangan mata pencahariannya. Dan tentunya membuat pengangguran dan memicu kriminalitas meningkat di Kota Palembang,” cetusnya.
Dikatakan Herman, penghapusan 5 trayek tersebut mesti ditinjau ulang secara objektif. Bahkan bila perlu dilakukan survey dampak positif dan negatif yang ditimbulkan serta solusi yang terbaik, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan program pemerintah tetap berjalan.
“Berdasarkan Perwali 1465 itu, memang ada 8 trayek baru yang dibuat oleh Dishub Palembang, tapi lokasi tersebut sangat tidak layak. Penumpang sepi bagaimana kami bisa mendapatkan rejeki, dengan kebijakan seperti ini tentunya membunuh para sopir secara perlahan,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Palembang, Masripin Toyib menuturkan, pihaknya hingga saat ini hanya menjalankan aturan sesuai dengan prosedur, jika ada angkutan kota yang masih beroperasi di lima kawasan trayek ini, pihaknya akan melakukan penilangan dan penahanan kendaaran yang juga melibatkan sat pol pp dan aparat kepolisian.
“Kita menjalankan tugas ini sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang tertuang dalam aturan dan mekanisme sesuai dengan Perwali. Sebetulnya kita bukan menghapus hanya mengalihkan 5 trayek ini menjadi feeder dari transmusi dengan 8 trayek baru,” tegasnya.
Adapun 8 trayek baru tersebut diantaranya, Perumdam-Talang Buruk-Perumnas Talang Kelapa, Sukabangun II-Sako Perumnas, Talang Betutu-Terminal AAL, KM5-Wayhitam, KM5-Lebong Siarang, Sekanak-Lebak Keranji-Bukit Lama, Plaju-Tegalbinangun-7 Ulu dan Karya Jaya-Lingkar Selatan-Jakabaring-7 Ulu.
“Inilah 8 trayek baru yang dapat dipilih oleh angkutan kota yang sebelumnya terletak di 5 trayek yang kita ubah. Memang kebijakan ini agak memberatkan, namun demi kemajuan kota Palembang apalagi persaingan untuk angkutan massal di Indonesia sudah mulai rapi oleh sebab itu kita juga mesti berbenah,” tandasnya.
Senada dengan hal tersebut, Asisten IV Pemkot Palembang, Asnawi P Ratu menerangkan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah yang akan menyengsarakan masyarakat, namun terkait tuntutan tersebut pihaknya belum dapat merespon secara detail.
“Kita akan menyampaikan aspirasi ini secara intens dengan bapak Walikota, dan beri kami waktu 2 minggu untuk membahas solusi untuk persoalan trayek ini, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” tutupnya. (cr10)