Tolak Dana Saksi Pemilu 2014

Palembang, Palembang Pos.-
Sejumlah pemuda yang mengaku sebagai perwakilan Gabungan Forum Kerjasama (G-Foker) Sumsel, Kamis (6/2) mendatangi sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel. Kedatangan mereka tidak lain untuk menolak dana saksi Pemilu 2014 yang saat ini ramai dibicarakan.
Dalam orasinya Korak Korlap Hamzah dan Zakky menegaskan menolak dana saksi parpol dari APBN. "Kita menolak dana saksi parpol yang akan dibebankan kepada APBN dan kami menilai ini adalah bentuk penyalahgunaan uang rakyat. Saat ini memang banyak partaio politik yang menolak dan banyak pula yang menerima usulan tersebut. Akan tetapi Mendagri sudah menerimanya dan kami khawatirkan ini akan menjadi intrik baru dari pihak tertentu untuk melegalkan korupsi. Apalagi uang Rp 700 M ini bukan sedikit," ujarnya.
Ditempat yang sama Korlap Novran mengatakan, dana sanksi Parpol yang jumlahnya mencapai ratusan M itu jelas-jelas bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan partai politik. "Jadi partai ini memang penggerogot uang rakyat. Sudah mendapat alokasi dana dari pemerintah, para saksinya juga dibiayai pemerintah dan setelah duduk juga memakan gaji dari rakyat. Yang menjadi persoalannya, setelah menjadi dewan mereka tidak pernah mewakili kepentingan rakyat,” tukasnya.
Lebih jauh Novran meminta, bagi partai yang tidak mampu membayar saksi, sebaiknya tidak usah mendirikan partai. ” Kami menolak uang rakyat dijadikan untuk dana saksi parpol. Kita lihat ini bukan pesta rakyat, tetapi pesta partai politik untuk mengyhambur-hamburkan uang rakyat. Bahkan, Dana century untuk juga digunakan untuk kepentingan politik, dimana keberpiohakan pemerintah kepada rakyat," tukasnya.
Sementara pihak KPU yang diwakili Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Sumsel, Agus Heri Pramono didampingi Kapolsek SU 1, Kompol M Hadi Wijaya dan Wakapolsek Iptu Sulis Pujiono, menyebutkan baru bisa menerima aspirasi tersebut dan belum bisa menindaklanjutinya, karena komisioner KPU sedang ke Jakarta untuk rangka konsolidasi nasional. (del)