Pagaralam, Palembang Pos.-
Pengusutan dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan 5 unit mesjid oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) yang menghabiskan dana senilai Rp 5 Miliar yang bersumber dari APBD Kota Pagaralam tahun 2013 harus benar-benar tuntas. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam Ruslan Abdul Gani SE kepada wartawan kemarin (7/2).
Menurutnya, selaku lembaga kontrol, DPRD sangat mendukung langkah Kejaksaan Negeri Pagaralam dalam melakukan pengusutan proyek pembangunan mesjid tersebut. Namun tentunya pengusutan yang dilakukan harus sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.
“Jika nantinya ditemukan adanya penyimpangan pada proyek tersebut, kita minta penyidik kejaksaan untuk melakukan pengusutan dan pemeriksaan kepada semua oknum yang terlibat. Sehingga nantinya kasus yang ada benar-benar memiliki kejelasan hukum yang tetap,”ujarnya. “Semua yang terlibat pada proyek ini harus diperiksa dan tidak tebang pilih dalam pengusutan,”imbuh Ruslan..
Terkait telah dilakukanya pembayaran 100 persen terhadap proyek 4 unit mesjid, sementara pekerjaanya belum rampung keseluruhan, juga menjadi pertanyaan bagi Ruslan. Sebab hal tersebut menurutnya jela-jelas salah dan menyimpang dari aturan,”Bagaimana mungkin proyek yang belum selesai secara keseluruhan tapi sudah dilakukan pembayaran 100 persen,”paparnya.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pagaralam, Ranu Indra SH melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Syahrik Siregar SH mengatakan, sebagai langkah awal pengusutan proyek tersebut, penyidik kejaksaan telah melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) yaitu Hanafi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas PU Kota Pagaralam Arjoni ST. Selain itu penyidik juga telah melakukan pengecekan langsung proyek bangunan masjid yang ada.
”Penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap dua pejabat itu, tapi juga sudah melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi proyek pembangunan masjid tersebut,”paparnya.
Menurutnya, untuk sementara ini berbagai temuan dari hasil pengecekan secara langsung kelokasi proyek belum dapat dipublikasikan kemasyarakat. Sebab temuan-temuan yang ada masih terus didalami.
”Jika nantinya temuan-temuan yang ada ini sudah mengarah dan memiliki bukti kuat terjadi penyimpangan, maka kasus ini akan langsung dilimpahkan kepada seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) untuk dilakukan pengusutan secara tuntas,”tegasnya
Berkas-berkas terkait proyek tersebut menurutnya telah dikumpulkan. Hal ini untuk memastikan apakah proyek ini dikerjakan sesuai RAB atau tidak. Selanjutnya juga didalami apakah ada penambahan dana multiyear atau tidak dalam proyek tersebut. Dengan begitu kata dia, akan diketahui secara pasti sampai dimana proyek ini.
"Kalau lewat waktu masih dikerjakan, jelas sudah menyalahi aturan dan kalaupun ada penambahan waktu harus ada alasan jelas. Sebab penamabahan waktu dapat dilakukan bila ada bencana,”paparnya seraya mengatakan Proyek masjid ini dibangunan di Simpang Tanjung Cermin Pagaralam Selatan, Alun-alun Selatan Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagaralam Selatan, Di Dusun Karang Dalo, dan Di Kelurahan Pagaralam Kecamatan Pagaralam Utara.(ded)