KEBIJAKAN pemerintah untuk menggulirkan dana saksi partai politik (Parpol) dari APBN itu juga ditentang masyarakat awam. Mereka menilai, orang-orang yang duduk di parpol itu termasuk kalangan elite sehingga sangat tidak etis untuk dibantu pemerintah.
"Seharusnya yang patut menjadi perhatian pemerintah itu, bukan orang-orang yang sudah mapan
yang berada di parpol, tapi rakyat kecil dan terlebih lagi mereka yang sedang tertimpa musibah bencana alam," harap Ahmad Kitum, salah satu
korban banjir di Desa Ulak Kembahang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir (OI).
Menurut Kitum, sekarang ini hamper di setiap daerah tertimpa musibah banjir sehingga membuat mereka mengungsi ke tempat lain. Dalam keadaan
begitu, sudah tentu para korban memerlukan bantuan, baik moril maupun sprituil.
Sementara fakta di lapangan, bantuan yang mereka terima sangat minim akibat keterbatasan anggaran dari pemerintah setempat. "Dari sinilah saya menyarankan kepada pemerintah pusat, kiranya anggaran Yang diwacanakan untuk dana saksi parpol itu dialihkan saja untuk keperluan korban bencana alam. Sebab dana itu dikucurkan dari APBN
atau uang rakyat sehingga tidak salah bila dimanfaatkan oleh rakyat yang tertimpa bencana,
"Selama ini dana yang diperbantukan kepada korban bencana alam sangat minim sehingga sering terdengar banyak keluhan yang disuarakan mereka terkait bantuan tersebut. Nah terkait kondisi ini, alangkah baiknya pemerintah membuat anggaran yang pantas dalam membantu masyarakat yang terkena musibah bencana alam ini,” pungkas Kitum. (din)