PALEMBANG - Distribusi atau penyaluran Beras Miskin (Raskin) sering menjadi permasalahan di masyarakat. Betapa tidak, sering ditemukan penerima Raskin ternyata bukan dari kalangan tidak mampu. Untuk itu, ke depan sistem distribusi Raskin akan dibenahi sesuai dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah daerah juga

diminta untuk mengawasi jalannya penyaluran Raskin ke masyarakat.
“KPK meminta penyaluran Raskin dibenahi, karena antara data yang ada di Kementerian Sosial dan penerima Raskin terlalu jauh. Misalnya, kita mempunyai data 15 juta penerima Raskin yang layak dan berhak menerima, ternyata raskin itu diberikan kepada 28 juta penerima. Nah ternyata ditemukan bahwa ada sejumlah warga yang hampir miskin masuk data tersebut. Permasalahan inilah yang akhirnya mendapat perhatian dari KPK,” ungkap Kepala Dinas Sosial Sumsel, H Apriyadi, kepada Palembang Pos, kemarin (27/4).
Sistem pengawasan juga tak luput dari perhatian KPK, karena selama ini tidak ada yang melakukan pengawasan penyaluran Raskin. Namun, ke depan, pihaknya akan memanfaatkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Para petugas monitoring ini akan melaporkan apa yang didapat di lapangan ke dinas sosial kabupaten/kota dan provinsi.
“Mereka bertugas sebagai monitoring bukan untuk mencari salah. Monitoring yang dilakukan terkait kualitas beras, kemudian apakah sampai ke rumah tangga sasaran atau tidak. Dan insyaallah, Mei mendatang seluruh TKSK se-Wilayah Barat akan dikumpulkan di Wisma Atlet Palembang. Mereka akan diberikan pencerahan oleh KPK, Menko Kesra dan Menteri Sosial serta Bulog terkait penyaluran Raskin,” terang Apriyadi.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga akan meminta komitmen Depot Logistik (Dolog) terkait kualitas beras yang terkadang mengalami perubahan. Karena, apabila beras tersebut sudah sampai ke rumah tangga penerima tentunya tidak bisa dikembalikan lagi.
“Kita juga sering komplain ke Dolog, karena kadangkala berasnya bagus dan kadangkala jelek. Kalau sudah ada di rumah tangga penerima kita tidak mungkin mengembalikan beras tersebut ke Dolog. Sementara tanggungjawab distribusi masih pihak Dolog, ke titik-titik distribusi. Dari titik distribusi ke rumah tangga penerima merupakan tanggungjawab pemerintah daerah. Nah inilah yang harus dibiayai, kami minta bupati/walikota membiayai sehingga jangan sampai harga beras ini di atas Rp 1.600, nah disinilah yang diperlukan komitmen selanjutnya,” pungkasnya.(ety)