RIVAI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik tiga kepala daerah di Sumatera Selatan terkait pemberian izin pertambangan di lahan hutan konservasi. Tiga bupati di Sumsel ini, salah satunya yang diawasi adalah Bupati Musi Rawas. Demikian diungkapkan Koordinator Tim Sumber Daya Alam Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK,

Dian Patria, kepada sejumlah wartawan usai rapat pembahasan kegiatan Koordinasi dan Supervisi atas Pengelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Sumsel yang berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (28/4).
“Kami menemukan ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah daerah di hutan konservasi yang luasnya sekitar 9.300 hektare di tiga kabupaten di Sumsel. Semestinya IUP itu langsung dicabut, karena itu sudah pasti melanggar dan memang tidak boleh melakukan kegiatan apapun di hutan konservasi,” terang Dian.
Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), dan akan menyurati pelaku usaha serta kepala daerah untuk segera mencabut IUP yang ada di hutan konservasi tersebut. Termasuk yang tidak memiliki izin pinjam pakai di hutan yang lain atau di hutan lindung dengan metode penambangannya yang sudah terbuka.
“Yang menjadi permasalahan di kita, peta hutan yang clear and clean baru 11,6 persen yang jelas tapal batasnya. Sehingga bisa jadi ini dimanfaatkan karena ada kesimpangsiuran batas kawasan hutan masuk konservasi atau tidak dan ini yang perlu ditertibkan. Bisa juga ada kettidaktahuan dari kepala daerah atau malah sengaja memberikan izin. Karena kebanyakan tambang batubara berada di kawasan hutan konservasi,” lanjutnya.
KPK juga menemukan adanya ketidaksinkronan antara data yang dimiliki kabupaten/kota/provinsi dengan pemerintah pusat terkait IUP. Menurut data yang ada di KPK terdapat 359 IUP, sedangkan menurut pihak Pemprov Sumsel hanya 281an IUP. Menurut Dian, ketidaksinkronan tersebut disebabkan oleh tidak adanya koordinasi antara daerah dan pusat.
“Atau mungkin dikarenakan otonomi daerah, jadi bupati merasa tidak perlu melaporkan, padahal aturannya ada. Melalui pertemuan ini kita buatkan peranan provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk melakukan koordinasi menyampaikan data tersebut ke pusat,” pungkas Dian.
Terpisah, Kepala Dinas Pertambangan Sumsel, Robert Heri mengatakan, IUP yang berada di kawasan hutan konservasi harus dicabut, karena sesuai aturan tidak diperbolehkan. Apalagi, kegiatan penambangan belum dilakukan, sehingga masih bisa dicabut. “Kami akan mengecek terlebih dahulu, karena ini berada di kabupaten/kota. Masih ada waktu untuk mencabut izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut,” tegas Robert.(ety)