KAYUAGUNG - Alotnya proses pemekaran wilayah Pantai Timur sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), pecahan dari Kabupaten OKI, dituding penyebabnya adalah Bupati OKI Iskandar SE. Pasalnya, hingga kini sang bupati tak kunjung menandatangani surat rekomendasi hasil konservasi pemekaran Pantai Timur. Hal ini terungkap dalam aksi unjuk rasa disampaikan oleh 250 warga dari 5 kecamatan yang termasuk dalam wilayah Pantai Timur, yakni Kecamatan Tulung Selapan, Cengal, Sungai Menang, Pampangan, dan Pangkalan Lampam. Unjuk rasa itu digelar ratusan warga di Kantor Bupati, dan Kantor DPRD OKI, Jumat (02/05).
Bahkan para pendemo meminta Bupati OKI Iskandar SE diturunkan dari jabatannya, karena tidak mendukung pemekaran wilayah Pantai Timur yang telah digagas sebelumnya. Massa menilai apa yang dilakukan Bupati OKI ini dinilai telah menciderai perjuangan masyarakat Pantai Timur.
“Hari ini (kemarin,red) kita mendapatkan jawaban bahwa Bupati OKI akan mengkaji ulang proses pemekaran Pantai Timur yang prosesnya sudah sangat jauh berjalan. Artinya Bupati Iskandar tidak mempercayai apa yang telah dilakukan selama ini,” ujar H Felly, warga Tulung Selapan.
Menurutnya, proses pengusulan pemekaran Pantai Timur sudah melalui berbagai tahapan yang panjang mulai dari kajian akademis, observasi, sehingga tidak ada alasan bagi Bupati OKI untuk tidak memberikan rekomendasi atas pemekaran Pantai Timur. “Alasannya sangat tidak masuk akal. Jadi kami meminta agar Iskandar (Bupati OKI,red), turun saja dari jabatannya,” jelasnya.
Dikatakannya, saat ini masyarakat resah, karena ada yang mengintimidasi kades, agar membuat pernyataan untuk menolak pemekaran Pantai Timur. "Kami merasa resah, ada oknum yang meminta kepada para kades, untuk membuat pernyataan tidak mau memisahkan diri dari OKI. Mereka ditekan oleh oknum Camat, isunya Pak Bupati yang menyuruhnya," katanya.
Pihaknya meminta kepada Bupati memberikan penjelasan, mengapa ingin mengkaji ulang pemekaran Pantai Timur, padahal semuanya sudah dikaji oleh Litbang Mendagri. "Saya minta kepada Pak Iskandar, agar menghentikan aksinya mengitimidasi masyarakat agar tidak menyetujui pemekaran. Kami minta kepada DPRD OKI, untuk memanggil Bupati karena telah menyalahgunakan wewenang," jelasnya.
Ditambahkan Tomi Alfa Edison, warga Tulung Selapan, bahwa hasil observasi, Pantai Timur sudah layak dimekarkan. Sebelumnya berkas sudah disampaikan ke pusat, walaupun tidak ada rekomendasi dari Bupati Iskandar, Pantai Timur tetap akan dibahas dalam Undang-undang DOB. "Karena tidak ada persetujuan bupati, kami takutkan akan jadi hambatan nantinya," ungkapnya.
Ditambahkan Basarudin, warga Pangkalan Lampam, bahwa kondisi infrastruktur bukan lagi menjadi alasan untuk menunda pemekaran Pantai Timur dari Kabupaten OKI. "Masalah infrastruktur kalau sudah mekar, Pantai Timur bisa menganggarkan sendiri. Justru kalau tetap bergabung di Kabupaten OKI tidak akan pernah maju. Kami sangat sayangkan kenapa Pak Iskandar menghambat pemekaran Pantai Timur, kenapa Kepala Desa diintimidasi agar tak menyetujui pemekaran. Padahal proses pemekaran ini sudah diperjuangkan oleh Bupati yang lama (Ishak Mekki,red)," ungkapnya.
Ahmad Kusmiran, warga Pangkalan Lampam mengaku, pihaknya kecewa karena bupati tak berani menemui masyarakat secara langsung, dan hanya diwakilkan kepada Sekda. "Kami sangat kecewa dengan Bupati, kenapa tak berani berhadapan langsung dengan kami. Kami ada bukti bahwa Camat Pangkalan Lampam yang mengintimidasi kades secara langsung, untuk bertandatangan menolak pemekaran Pantai Timur," jelasnya.
Sekda OKI Husin, didampingi Asisten 1 Listiadi Marthin mengatakan, tinjauan birokrasi Pantai Timur tidak ada masalah lagi, dan sudah layak untuk dimekarkan. Mengenai ada informasi upaya yang mengintimidasi kades, pihaknya tidak terpantau. "Selama ini memang komunikasi bupati dengan masyarakat memang sempat tertunda. Masalah pemekaran ini memang ada yang pro dan ada yang kontra, ini memang menjadi masalah yang besar," katanya.
Dikatakannya, Pemkab OKI telah melakukan langkah-langkah berkaitan dengan proses pemekaran Pantai Timur. Namun ada hal-hal yang memang memerlukan pengkajian lebih mendalam. “Sudah saya sampaikan kepada Bupati tentang hal tersebut, namun Bupati memiliki pertimbangan lain. Dan ada hal mendasar, namun kami tidak bisa menyampaikannya dalam forum ini atas kajian yang dilakukan,” terang Sekda.
Terkait Bupati yang belum menandatangani rekomendasi pemekaran itu, mempertimbangkan surat edaran dari Presiden bahwa semua daerah yang akan masuk dalam DOB harus dikaji kembali. ‘’Walaupun demikian, UU DOB itu tetap dibahas di DPR RI. Sudah saya sampaikan kepada Pak Bupati, bahwa Pak Gubernur Sumsel, DPRD Kabupaten dan Provinsi, sudah menandatangani surat rekomendasi pemekaran, tinggal bupati OKI yang belum. Menurut Pak Bupati akan dipelajari dulu," ungkap Sekda.
Usai melakukan pertemuan dengan Sekda OKI Husin, dan Asisten I Listiadi Marthin, perwakilan massa yang merasa tidak puas atas hasil pertemuan tersebut, melanjutkan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD OKI, dengan melakukan long march. Dihadapan wakil rakyat, perwakilan warga meminta DPRD OKI mencabut dukungan kepada Bupati OKI, serta mencopotnya dari jabatan sebagai bupati.
Sementara Wakil Ketua DPRD OKI Nawawi Anang, didampingi HM Ilyas Panji Alam mengatakan, pihaknya akan segera mengambil langkah terkait dengan sikap Bupati OKI yang enggan menandatangani surat rekomendasi pemekaran Pantai Timur. “Percayakan kepada kami, dan DPRD OKI akan menggunakan langkah politik, apakah itu hak Angket, Hak interpelasi atau yang lain. Sebab pemekaran ini sudah menjadi harga mati,” kata Ilyas.
Ditambahkan anggota DPRD OKI Abdiyanto, proses pemekaran Pantai Timur sudah lama, dan hasil kajian Mendagri sudah layak Pantai Timur dimekarkan. Hal itu sesuai dengan perjuangan bupati yang lama. "Alasan dari bupati merupakan alasan yang dibuat-buat. Sekarang ini sebenarnya tinggal masuk tahapan pembahasan UU DOB di DPR RI, sebenarnya tinggal selangkah lagi," terangnya.
Politisi PDIP ini menyayangkan ada yang mengintimidasi kades di lima Kecamatan, untuk menolak pemekaran Pantai Timur. "Siapa yang punya kekuasaan bisa menekan kades untuk menandatangani surat pernyataan menolak pemekaran Pantai Timur, hanya dalam satu minggu semuanya tandatangan. Seperti yang terjadi di Sungai Menang, semua kades sudah tandatangan, itu artinya bupati telah menyalahgunakan wewenang," ujarnya. (cr04)