TASIK - Pemerintah Kota Palembang 23 Juni mendatang akan melaunching program pemberian bantuan pinjaman bagi Usaha Kecil Mikro (UKM). Dengan adanya program ini, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan memperkuat permodalan untuk UKM.
Wali Kota Palembang H Romi Herton mengatakan, untuk tahap awal, bantuan ini akan diberikan untuk 300 UKM, yang berdomisili di Kota Palembang. Namun, tahun 2015 mendatang akan ditambah untuk 500 UKM.
“Ini pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga. Cara peminjaman pun tidak sulit. Nanti, UKM ini akan diverifikasi oleh lurah atau camat di setiap kecamatan. Pinjamannya minimal Rp 5 juta, maksimal Rp 10 juta,” kata dia, usai paparan dari BPR Pendanaan Sarana Rakyat di rumah dinas wali kota, kemarin.
Sementara Direktur BPR Pendaan Sarana Rakyat, H Armansyah menuturkan, program pinjaman ini sebagai bentuk penguatan modal kerja bagi UKM Kota Palembang. Pembentukan BPR sendiri, mengacu pada Perwali nomor 14 tahun 2014 dan Perwali Nomor 159 tahun 2014.
“Sasaran utamanya untuk usaha kecil dan mikro (UKM). Bersifat pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu 12 bulan,” jelas dia.
Armansyah mengungkapkan, untuk mendapatkan pinjaman modal ini, permohonan dilakukan secara berkelompok melalui tim teknis Disperindagkop Kota Palembang. Setelah dilakukan survei, akan dievaluasi layak atau tidak layak diberikan pinjaman kepada UKM tersebut.
“Dalam satu kelompok, jika satu saja dia macet. Maka akan menjadi tanggung jawab semua kelompok,” jelasnya.
Sementara itu Direktur PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya, Marwan Hasmen mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Saat ini kita masih menunggu izin dari Otoritas Jasa keuangan (OJK), di mana pada akta pendirian tidak memasukkan kegiatan usaha dalam pengelolaan keuangan, dalam dua atau tiga hari ini akan di masukan kembali ke OJK perbaikan nya,” ungkap Marwan Hasmen, Rabu (27/5).
Namun, lanjut dia, pihaknya belum bisa memastikan kapan kepastian pemberian bantuan dana ke UKM yang ada di kota metropolis ini. “Kalau izin sudah keluar dari OJK pada Juni maka dipastikan program tersebut bisa beroperasi,” katanya.
Sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang, Syahrul Hefni menuturkan, dana bantuan bergulir yang akan diberikan pemerintah tersebut bersifat simpan pinjam.
Ia mengimbau, agar pelaku UKM bisa mendaftar langsung ke Disperindagkop. Untuk melakukan Verifikasi yang tidak lain bantuan ini bisa tepat sasaran.
“Sampai saat ini belum ada UKM yang mengajukan permohonan simpan pinjam, namun kami akan lakukan sosialisasi ke UKM adanya simpan pinjam ini Kami data dahulu dan di lakukan survey oleh tim. Layak atau tidak UKM tersebut mendapatkan bantuan Simpan Pinjam tersebut,” pungkasnya. (ika)