JAKARTA - Tim kuasa hukum pemenangan Joko Widodo - Jusuf Kalla, Alexander Lay memastikan dana gotong royong yang dinonasikan oleh masyarakat untuk pasangan capres dan cawapres itu bakal diaudit oleh akuntan publik.
"Tim juga sudah menugaskan akuntan publik melakukan audit secara detail terhadap dana tersebut. Hasilnya akan diserahkan ke KPU. Nama-nama penyumbang nanti akan disampaikan begitu audit selesai," kata Alexander di posko JKW4P, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (02/6).
Dia mengatakan rekening ini penting dibuka karena Jokowi-JK maju dalam Pemilu Presiden atas kehendak rakyat. Sehingga tim pemenangan membuka kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi memenangkan pasangan yang diusung PDIP, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI itu.
"Jadi itu landasannya. Pembukaan rekening ini sesuai amanat Undang-undang Pilpres dan peraturan KPU, ini dapat diaudit dan dipertanggung jawabkan," jelas Alexander.
Karena itu pihaknya menyayangkan ada upaya-upaya menggagalkan dibukanya rekening gotong royong tersebut dengan memunculkana isu gratifikasi meskipun KPK sudah menjelaskan bahwa gratifikasi tidak berlaku untuk kepentingan kampanye Pilpres.
"Ini amanat Undang-undang. Jadi kami sayangkan upaya mengganggu, seharusnya tidak terjadi kalau kita memilih capres-cawapres dilakukan secara fair. Tidiak perlu lah memunculkan isu yang mendiskreditkan salah satu pasangan," tandasnya.
Hingga pukul 10.00 WIB, Senin 2 Juni 2014, ketiga rekening atas nama Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah menghimpun dana gotong royong dari rakyat sebesar Rp 2.443.348.605. Rinciannya BRI Cabang Mall Ambassador sudah terhimpun dana Rp 1.900.500.033, rekening BCA KCP Mega Kuningan terhimpun Rp 397.341.368, dan rekening bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan terkumpul Rp 145.507.215. (fat/jpnn)