PALEMBANG - Setelah sempat tertunda beberapa bulan lalu, kenaikan harga rumah murah program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akhirnya terealisasi. Itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) serta telah dilakukannya pembaharuan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan sejumlah bank penyalur KPR FLPP.
”Jumat satu pekan lalu antara DPP REI, Kemenpera dan BTN sudah melakukan penandatangan PKO. Selanjutnya aturan ini akan disosialisasikan kepada bank penyalur lain. Dengan demikian, harga rumah program FLPP sudah resmi dinaikkan menjadi maksimal Rp118 juta per unit,”kata Wakil Ketua DPP REI, Oka Muroed, kemarin.
Menurut dia, dikatakan maksimal Rp118 juta lantaran setiap provinsi memiliki tarif berbeda-beda. Hal itu berdasarkan atas pertimbangan harga tanah yang berada di masing-masing daerah.
Dia menyebutkan kalau aturan mengenai kenaikan harga rumah itu telah tertuang dalam Permenpera Nomor 3/2014 tentang FLPP dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dan Permenpera Nomor 4/2014 tentang petunjuk pelaksanaan FLPP dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sejahtera.
Namun sayangnya kenaikan harga rumah murah yang didasarkan pada peraturan baru belum diikuti langsung atas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Kemenpera terus berupaya untuk mendapatan persetujuan dari Kementerian Keuangan terkait persoalan itu.
”Surat permohonan sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemenpera. Kami (DPP REI) terus memantau agar Peraturan Menteri Keuangan terkait harga rumah yang bebas PPN segera dikeluarkan,”terangnya.
Dia menjelaskan didalam aturan yang sama juga dilakukan penyesuaian pendapatan penerima program FLPP ini yakni kelompok sasaran rumah tapak dengan penghasilan maksimal dinaikan dari Rp 3,5 juta menjadi Rp 4 juta.
Dengan disahkannya aturan mengenai harga rumah murah tersebut, masih kata dia, maka para pengembang sudah bisa menerapkan kenaikan harga rumah murah sampai dengan batas maksimal.
Sementara itu, Ketua DPD REI Sumsel, H Ali Sya’ban menambahkan kenaikan harga rumah murah tersebut berdasarkan kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang melihat beberapa indikator yang memengaruhinya diantaranya harga tanah, material, upah tukang dan lainnya.
Dia mengaku kenaikan yang telah ditetapkan itu tidak jauh berbeda dari usulan REI Sumsel yang mengajukan sekitar Rp120 juta per unit. Menurut dia, dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) No 3/2014 tentang FLPP dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah ditetapkan bahwa harga satuan unit RSH di Sumsel sebesar Rp118 juta.
”Besaran harga rumah di Sumsel ini sama seperti di Nangro Aceh Darussalam, dan Jawa Tengah. Sementara provinsi Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, dan Banten kecuali Tangerang yakni ditetapkan sebesar Rp116 juta. Sedangkan harga rumah tertinggi berada di Papua sebesar Rp169 juta,”tuturnya.
Dia pun mengaku untuk harga rumah terendah berada di Provinsi Lampung dengan besaran sekitar Rp113 juta per unit. Harga rumah di Sumsel berada di tengah-tengah. Saat ini kami masih menunggu aturan pembebasan PPN dari Menkeu,” terangnya (ove)