PTUN Jakarata Menangkan Gugatan Arudji

Palembang, Palembang Pos.-
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) yang membatalkan pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Sumsel Arudji Kartawinata, sehingga posisi Anton Nurdin yang menggantikan Arudji pun batal menjadi anggota dewan, mendapat perlawanan dari partai Demokrat Sumsel. Untuk itu, Dewan Pimpinan daerah (DPD) Demokrat Sumsel akan mengajukan banding.
Wakil Ketua DPD Demokrat Chairul S Matdiah kepada Rakyat Sumsel kemarin, (6/6), mengatakan, pihaknya akan mengajukan banding ke pengadilan. ”Sebelumnya kami akan melihat dulu seperti apa putusan PTUN, namun yang pasti kita akan mengajukan banding kepada Pengadilan,” tegasnya.
Dikatakan Chairul dalam waktu dekat Demokrat akan segera melakukan rapat internal terhadap putusan tersebut, namun dirinya belum dapat memberikan komentar banyak karena belum mengethaui isi putusan tersebut karena sedang berada di Jakarta. Meskipun demikian, lanjut Chairul, Demokrat akan menjalankan keputusan tersebut, jika memiliki kekuatan hukum tetap, karena keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap harus dijalankan oleh Demokrat.
Sementara itu, Anton Nurdin mengaku bahwa Kemendagri akan mengajukan banding akan putusan PTUN Jakarta.“Walaupun pak Arudji menang, tetapi tetap tidak bisa segampang itu langsung dilaksanakan. Karena pihak Mendagri akan banding dan tahapannya masinh panjang, karena ada banding hingga kasasi,” katanya.
Menurut Anton sebelum SK Mendagri mengenai pengangakatan dirinya sebagai anggota DPRD Sumsel belum di cabut Mendagri, maka dirinya tetap sah menurut hukum sebagai anggota DPRD Sumsel menggantikan posisi Arudji Kartawinata sebagai mana yang diajukan oleh Demokrat atas PAW Arudji.
Sebelumnya dalam sidang PTUN Jakarta menyatakan, gugatan penggugat dapat di terima seluruhnya, selanjutnya menyatakan batal Surat Keputusan MENDAGRI No. 161.16-339 tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama H. arudji Kartawinata. Membatalkan Surat Keputusan tergugat No. 161.16-340 tentang peresmian Pengangkatan Penganti Antar Waktu (PAW) tanggal 7 Februari 2014 atas nama H. Anton Nurdin. HP. ST. Memerintahkan tergugat untuk mencabut SK MENDAGRI No. 161.16-339 Tahun 2014 tentang peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama H. Arudji Kartawinata. Memerintahkan tergugat untuk mencabut SK MENDAGRI No. 161.16-340 tentang Peresmian Pengankatan Penganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 7 februari 2014 atas nama H. Anton Nurdin. HP. ST. Mengembalikan hak konstitusional yang meliputi hak protokuler dan hak keuangan kepada penggugat (H.Arudji Kartawinata.SE) Dan membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Atas putusan ini, Arudji mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada majelis hakim yang sudah memutuskan dengan adil. Langkah selanjutnya menunggu apakah tergugat akan naik banding atau tidak.(del)