JAKARTA - Penantian panjang 59 ribu tenaga honorer kategori 2 (K2) akhirnya selesai. Panitia seleksi nasional (Panselnas) CPNS 2013 akhirnya memutuskan pengangkatan puluhan ribu pegawai honorer Kemenag itu. Proses ini cukup panjang, karena tes CPNS sendiri dilaksanakan tahun lalu.
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemnterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, lamanya proses pengangkatan pegawai Kemenag ini disebabkan urusan verifikasi data. "Pegawai Kemenag ini khas. Karena satker mereka hingga ke kabupaten dan kota. Bahkan ada juga yang sampai kecamatan," kata dia kemarin.
Herman menjelaskan, mayoritas tenaga honorer K2 Kemenag yang diangkat menjadi CPNS ini adalah guru madrasah di seluruh Indonesia. Selain itu juga ada honorer K2 dari sejumlah perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN). Dia menjelaskan, dengan diumumkannya pengangkatan tenaga honorer K2 Kemenag ini, maka pekerjaan panselnas untuk pengangkatan tenaga honores sudah tuntas.
Menurut Herman, pengumuman pengangkatan ini bukan berarti sudah akhir dari rangkaian pengangkatan abdi negara. Dia menjelaskan, masing-masing pimpinan satuan kerja (satker) tempat honorer itu bekerja harus segera menyampaikan pemberkasan NIP (Nomor Induk Pegawai).
Herman berharap usulan pemberkasan NiP untuk pegawai Kemenag ini bisa segera dilayangkan. Sebab Kemenag informasinya sudah melakukan verifikasi dan validasi keabsahan para tenaga honorer K2 itu. Herman juga mengingatkan, pimpinan satker atau pejabat pembina kepegawaian harus menulis surat pernyataan. Yang isinya siap menanggung konsekuensi hukum, jika tenaga honorer K2 yang telah ditetapkan ternyata palsu alias bodong.
Pemerintah juga menetapkan bahwa sudah tidak ada lagi skema menjadi PNS dengan pengangkatan tenaga honorer. Jika para tenaga honorer ingin menjadi CPNS, jalan satu-satunya harus adalah mengikuti tes CPNS bersama pelamar umum lainnya. Rencananya, tes CPNS 2014 dimulai akhir bulan depan.
Kuota yang disiapkan pemerintah sebanyak 100 ribu kursi aparatur negara. Rinciannya adalah 65 ribu kursi CPNS dan 35 ribu kursi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Status PPPK ini hampir mirip dengan tenaga honorer. Tetapi untuk urusan jaminan kesejahteraan, disamakan dengan PNS minus uang pensiunan. (wan/ca/jpnn)