MERDEKA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menegur Pemkot Palembang dalam Rapat Penyampaian RAPBD Perubahan, kemarin. Pasalnya, dari total anggaran di tahun 2013 lalu Rp 2,6 triliun, ternyata ada defisit belanja sekitar Rp 100 miliar. “Kita meminta Pemkot Palembang untuk tidak lagi defisit anggaran. Pengeluaran mencapai Rp 2,6 triliun, sedangkan pendapatannya sekitar Rp 2,55 triliun,” kata Ketua DPRD Palembang, H Ahmad Nopan, Senin (14/7).
Nopan menambahkan, adanya defisit ini dikarenakan adanya belanja tidak terduga dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Seharusnya, setiap perincian kebutuhan belanja sudah ditetapkan melalui rencana anggaran keuangan (RKA). “Memang kalau dilihat nilainya masih wajar, tapi saya harapkan tidak terjadi lagi kedepan,” tegasnya.
Untuk itu, pada saat RAPBD Perubahan 2014 ini, sambung dia, setiap komisi di DPRD mengevaluasi kembali setiap pengajuan anggaran Pemkot.
“Kami juga menyarankan kepada Pemkot untuk lebih mendalami potensi PAD yang belum tergarap secara optimal untuk dapat menutupi kemungkinan defisit yang akan terjadi,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Palembang, H Harnojoyo mengatakan, APBD Palembang di tahun 2014 ini mencapai Rp 2,8 triliun dan dalam alokasinya sudah sesuai. Ini dibuktikan dengan berhasilnya Pemkot mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tidak ada masalah lagi, semua sudah diselesaikan dimana Pemkot juga kini selalu berkonsultasi dan meminta masukan dengan BPKP untuk dapat menyerap secara maksimal setiap potensi pendapatan yang ada,” pungkasnya. (ika)