JAKARTA – PPP masih menghadapi masalah dualisme kepemimpinan. Meski sempat tampak bersatu dalam sejumlah dinamika politik di parlemen beberapa waktu terakhir, kini partai berlambang kabah itu menghadapi puncak konflik. Kedua kubu sudah saling berancang-ancang untuk saling membuat muktamar. Kubu Sekjen DPP PPP M Romahumurmuziy Cs sudah bersiap melaksanakan muktamar di Surabaya, pada 15-18 Oktober 2014, nanti. Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi yang sempat ditunjuk sebagai Plt ketua umum pasca insiden pemecatan Suryadharma Ali (SDA) menyatakan, kalau pihaknya tetap akan melaksanakan forum tersebut ada atau tanpa kehadiran SDA.
”Namun, beliau akan tetap kami undang,” kata Emron saat dihubungi di Jakarta, kemarin (11/10). Menurut dia, jika yang bersangkutan datang, maka akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato pembukaan.
Kemungkinan SDA datang di forum muktamar yang dilaksanakan kubu Romahurmuziy Cs. tersebut, hingga saat ini, masih tipis. Kelompok pendukung SDA bahkan menganggap, forum tersebut illegal.
”Muktamar yang diselenggarakan oleh selain Ketua Umum Suryadharma Ali adalah inkonstitusional,” tegas Ketua DPP PPP Fernita Darwis. Dia menegaskan muktaramar yang sah adalah yang rencana dilaksanakan di Jakarta, pada 23-26 Oktober 2014.
Di forum muktamar di bawah SDA tersebut, politisi perempuan itu duduk sebagai ketua steering committee (SC). ”Mengajak seluruh kader PPP. ayo rapatkan barisan, tegakkan konstitusi, sukseskan Muktamar VIII 23 - 26 Oktober 2014 di Jakarta,” tandasnya.
Dia membeber ada sejumlah hal yang dilanggar dalam pelaksanaan muktamar oleh kubu Romahurmuziy Cs. Selain hanya ada satu muktamar yang dilaksanakan DPP PPP sesuai Anggaran Dasar PPP Pasal 51 ayat (2), ada ketentuan pula tegas menyatakan tentang siapa pihak yang berhak melaksanakan muktamar.
Sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 8 diterangkan bahwa ketua umum adalah penanggung jawab umum DPP PPP. Karena itu, hanya SDA yang memiliki kewenangan penuh menyelenggarakan Muktamar. ”Sekjen itu (Romahurmuziy, Red) hanya bertugas sebagai adminsitrator organisasi, sedangkan wakil ketua umum itu cuma bertugas membantu ketua umum, tidak ada kewenangan di sekjen maupun waketum untuk melaksanakan muktamar,” bebernya.
Selain itu, dia menambahkan, bahwa berdasar aturan lainnya di ART pasal 23, ada ketentuan kalau materi muktamar selambat-lambatnya dikirim ke peserta muktamar selambat-lambatnya 1 bulan sebelum muktamar. Menurut dia, rencana pelaksanaan muktamar di bawah SDA yang ikut digawanginya, sudah mengirim materi tersebut. Stempel pos-nya tertanggal 22 September 2014. ”Nggak tahu yang lain, coba saja dicek,” sindirnya kembali.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha menilai, munculnya dua perhelatan Muktamar mengindikasikan bahwa sulit didapatkan titik temu diantara sosok Suryadharma dengan Romi. Dirinya tidak segan menyebut jika PPP memang tengah terpecah. ”PPP saat ini terpecah. SDA ingin muktamar 23 Oktober. Romi mau Muktamar 17 oktober. Sementara pelantikan kabinet itu 27 oktober. Ini offside,” ujar Tamliha usai sebuah diskusi di Jakarta, kemarin (11/10).
Menurut Tamliha, hasil keputusan Mahkamah Partai mengembalikan kepengurusan PPP ke hasil Mukernas Bogor. Karena keduanya terpecah kembali, maka satu-satunya jalan tengah adalah melakukan komunikasi dengan salah satu tokoh senior PPP, Ketua Dewan Syariah PPP Maimun Zubair. ”Mbah Mun (Maimun Zubair, red) saat ini masih berada di tanah suci. Jalan terbaik adalah menunggu kepulangan Mbah Mun dari haji,” ujarnya.
Salah satu harapan Tamliha dengan bertemu Mbah Mun adalah munculnya solusi kongkrit. Menghadapi dua jadwal Muktamar yang berbeda, sebaiknya digelar sebuah Muktamar dengan jadwal tersendiri, untuk mengakomodasi kedua belah pihak yang bertikai. ”Karena kami menilai yang paling baik itu adalah dewan kebijakan sebagai OC nya,” ujarnya. (dyn/bay/jpnn)