Mengenai Hasil Kunker

MURA - Sejumlah elemen masyarakat menuntut legislatif mempertangungjawabkan kegiatan yang menggunakan alokasi anggaran daerah. Terutama kunjungan kerja (kunker) atau workshop yang dilaksanakan di luar daerah.
Adapun bentuk pertanggungjawabannya berupa resmue hasil kunker ataupun workshop. Sehingga hasil kunker tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Menanggapi permintaan tersebut, Anggota DPRD Mura, Ismun Yahya, memberikan respon positif terhadap usulan tersebut. "Ini merupakan ide yang sangat brilian karena masyarakat dapat mengetahui kinerja dari dewan,” kata Ismun.
Hanya saja, kata Ismun, persoalannya kepada siapa dewan harus melaporkan hasil dari workshop dan kunjungan kerjanya. Karena kalau tidak ada lembaga yang mengawasi dikhawatirkan resmume itu akan sia-sia.
"Buat dulu lembaganya kepada siapa dewan bertangung jawab, setelah itu baru baru setiap dewan diwajibkan membuat resume hasil work shop dan kunjungan kerjanya,” kata Ismun.
Ditambahkan Ismun, hal serupa harusnya juga diwajibkan kepada eksekutif. Karena kedua instansi ini harus bersinergi kemajuan daerah ini. Ismun juga berdalil, bahwa selama ini legislatif mengahdapai kendala ketika akan menyerap hasil kunker ataupun workshop yang dijalani. Karena pihak eksekutif tidak ikut mendukung dengan ketidak hadirannya saat diundang untuk membahas hal tersebut.
"Misalnya ketika kami selesai melakukan workshop untuk meningkatkan hasil dari pertanian, tetepi kepala dinas perkebunan ketika dipangil tidak hadir, maka bagaimana bisa kami merealisasikan hasil dari work sohop tersebut," ungkap Ismun.
Karena itu, lanjut Ismun, harus ada sinergi antara kedua lembaga itu untuk dapat meningkatkan kinerja masing-masing. Sehingga baik hasil work shop legislatif maupun eksekutif dapat dijadikan Perda yang bermampaat untuk masyarakat banyak," pungkasnya. (yat)