Merdeka - Akibat tunggakan pelanggan PLN di Palembang yang mencapai Rp 20 miliar perbulan, akhirnya mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Penerangan Jalan PLN. Pasalnya, akibat tunggakan pelanggan PLN ini, bisa menghilangkan potensi PAD hingga Rp2 miliar perbulan.
“Tunggakan 20 miliar ini sedikitnya berpengaruh Rp2 miliar per bulan terhadap PAD,” kata General Manager PLN Wilayah S2JB Paranai Suhasfan.
Dia menjelaskan, Palembang saat ini memiliki sekitar 400.000 pelanggan, jika 10 persen saja yang menunggak artinya ada setidaknya 40.000 pelanggan yang tidak membayar tagihan listrik.
“Ini mempengaruhi pendapatan daerah juga. Karena 10 persen dari tunggakan tersebut Rp 2 miliar bisa jadi masuk PAD. Listrik rumah golongan rumah tangga yang mendominasi ini, diharapkan dapat membayar tagihan yang sudah terlebih dahulu digunakan,” paparnya.
Selain tunggakan, PLN mengaku terkendala terhadap gangguan pemadaman juga cukup signifikan mempengaruhi. Pohon-pohon yang menjadi aset pemerintah kota diharapkan dapat dirapikan agar potensi kerusakan dapat diminimalisir.
“Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Pemda, sehingga upaya memaksimalkan PAD dapat berjalan baik,” katanya.
Sementara Kepala Dispenda Kota Palembang, Agus Kelana mengatakan, untuk realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun lalu hingga Desember mencapai Rp 104,3 miliar dari PLN. Penerimaan ini mencapai target sebesar 114,75 persen dari target Rp100,3 miliar.
Dikatakan, dari 11 jenis penerimaan pajak di Dispenda pajak penerangan jalan dari PLN berkontribusi sebesar 10,75 persen. Sedangkan dari non PLN penerimaan tahun lalu Rp3,7 miliar. “Penerimaan pajak dari 11 jenis yang ada total penerimaan tahun lalu mencapai Rp405,4 miliar dari target Rp395,8 miliar,” kata Agus.
Sementara itu, Plt Wali Kota Palembang Harnojoyo menyikapi penerimaan pajak ini, menurutnya sudah sewajarnya jika penerimaan cukup besar kontribusinya. PLN tidak terpisahkan dari kebutuhan masyarakat, apalagi menyangkut penerangan ataukah efek turunan lainnya seperti air bersih.
“PAD harus dimaksimalkan, namun harus juga diperhatikan dampak setiap keputusan yang diambil. Jika pohon harus dirapikan dilihat terlebih dahulu seberapa besar pengaruhnya, saat ini kami tengah berkoordinasi lagi jalan terbaik,” tukasnya. (ika)