LINGGAU - Kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Musi Rawas Utara (Dinkes Muratara), yang diusut Kejari Lubuklinggau, sejak awal Februari lalu, mulai terjawab. Karena dari empat item yang dilaporkan, tiga diantaranya dinyatakan terindikasi adanya korupsi. Hal itu disampaikan Kajari Lubuklinggau Patris Yusrian Jaya, didampingi Kasi Intel Wilman Ernaldy,

dan Kasi pidsus M Nurul Hidayat, dalam prescon, Selasa (03/3). Menurut Patris, tiga item tersebut yakni anggaran perjalanan dinas senilai Rp 826,23 juta.
Kemudian, pemotongan anggaran kegiatan program pelayanan kesehatan penduduk miskin atau jaminan persalinan masal (jampersal), dengan anggaran Rp 4,15 miliar. serta Pengadaan mobiler Rp 199,80 juta. Ketiganya terindikasi fiktif.
“Hari ini (kemarin,red) penyelidikan yang kita lakukan ditingkatkan menjadi penyidikan, dengan tersangka RA (Rahman,red) dalam kapasitasnya sebagai kadinkes, yang sekarang juga menjabat sebagai Plt Sekda Muratara,” tegas Patris.
Dijelaskan Patris, penetapan Rahman sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi. “Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, RA juga tadi (kemarin,red) menjalankan pemeriksaan secara marathon, mulai dari pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB. Setelah itu kita melakukan gelar perkara dan kemudian meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, dengan RA sebagai tersangka,” ungkap Patris.
Sementara ini, dikatakan Patris, tersangka tidak dilakukan penahanan, karena tersangka kooperatif, tidak menghambat penyidikan, tidak menghilangkan Barang Bukti (BB), dan tidak mengintimidasi saksi. “Tetapi kita akan lihat perkembangan kedepan, kalau sampai salah satu pertimbangan tersebut dilakukan, bisa saja dilakukan penahanan,” tegas Patris.
Namun BB terkait kasus tersebut saat ini, lanjut Patris, sudah dititipkan kepada penyidik. “Selanjutnya BB tersebut akan kita sita,” ujarnya. Tersangka sendiri, dikatakan Patris, dijerat dengan pasal 2 susbider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No.20//2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). “Pasal yang disangkakan primer pasal 2, subsider pasal 3,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dugaan korupsi di tubuh Dinkes Muratara tersebut, terendus setelah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), melaporkan indikasi korupsi tersebut ke kejari Lubuklinggau, akhir Januari lalu, tepatnya Jumat (30/1). Setelah dilakukan pengusutan, hingga pemeriksaan saksi-saksi, penyidik pun menetapkan Rahman sebagai tersangka. (yat)

----------------------------

Keterangan foto: Kajari Lubuklinggau gelar prescon terkait penetapan Rahman sebagai tersangka. (Foto maryati/Palembang pos)