PALEMBANG - Perombakan manajemen PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), yang dilakukan sejak Oktober 2014, dinilai masih belum sesuai harapan yang ditargetkan. Hal terkait dengan progress peningkatan kinerja Trans Musi, yang mulai dari pelayanan hingga ada indikasi politik dibalik perekrutan pejabat penting di lingkungan perusahan plat merah ini.
Perombakan manajemen SP2J sebenarnya berdampak pada operasional Trans Musi yang berbasis pelayanan yang kuat mulai dari sistem pengawasan, lalu lintas dan rute potensial. Selain kerja cepat dengan melakukan perbaikan dan perawatan armada juga menjadi hal penting.
Ridwan (30), salah seorang penumpang setia Trans Musi mengaku, sangat terlayani dengan sistem pembayaran Trans Musi yang salah satunya menggunakan elektronic card. Tidak perlu mengeluarkan uang cash dirinya dengan mudah transit dari rute ke rute. Tidak hanya menggunakan sistem pembayaran digital, dirinya juga sangat terlayani dengan jumlah armada bus yang cukup banyak dan tidak lama menunggu. Namun saat ini pelayanan yang dirasakan sangat menurun, mulai dari sistem karcis manual hingga menunggu lama bus yang datang.
“Benar, ini saya rasakan sendiri setahun belakangan, mulai dari penurunan jumlah armada, mogok operasional hingga mulai beroperasi lagi dengan armada yang cukup minim untuk aktivitas tranpotasi kota yang padat seperti ini,” kata Ridwan, ditemui Jumat (6/3).
Terpisah, Pengamat Layanan Publik Kota Palembang, Syaidina Ali mengatakan, transpotasi yang dikelola pemerintah seharusnya lebih bersifat melayani dan harus punya progress peningkatan yang signifikan. Dalam pengelolaannya, studi kelayakan harus berkelanjutan agar sistem yang diterapkan semakin lama semakin baik.
“Menurut saya, penentu kebijakanlah yang paling berperan dalam membenahi salah satu layanan publik penting ini. Utamanya harus mengetahui terlebih dahu arah dan tujuan yang akan dicapai, baru nantinya bicara sistem yang akan diterapkan,” tandas Syaidina.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Sumsel (Sumsel) menambahkan, Trans Musi harus memiliki sistem yang baik dan skala prioritas yang jelas terhadap kebijakan, perencanaan serta pengawasan di lapangan. Harus memiliki tenaga kerja yang memiliki basic sesuai bagian dan porsi kerja tersistem.
“Saya rasa, penentu kebijakan harus melihat grafik kinerja bawahannya, harus punya patokan waktu dalam mengatasi permasalahan yang ada. Bila perlu panggil Inspektorat, panggil BKD, membuat komitmen pejabat yang mengurusi layanan ini,” tandasnya.
Pendukung kinerja yakni staf lanjut Syaidina, harus bekerja sesuai bidang, jika tidak susuai harus diganti, tidak ada titipan petugas atau lainnya yang bersifat tidak mendukung kinerja. Semua harus mendukung program kerja sehingga pelayanan pun akan berjalan maksimal.
“Soal kebocoran dana tidak ada kaitannya dengan sistem pembayaran. Itu semua terjadi karena permasalahan siap atau tidaknya operator yang menjalankan sistem ini. Kebocoran itu terjadi bukan karena sistem, tetapi karena oknum operatornya. Sistem pembayaran ini harus terus disosialisasikan agar masyarakat yang tadinya tidak tau jadi tau dan lebih mudah dalam penggunaanya, jangan dibiarkan tidak mengerti,” ujarnya.
Sementara Direktur Operasional PT SP2J, Nopan sebelumnya mengemukakan kinerja Trans Musi menurutnya sudah berjalan baik, hingga saat ini sudah beroperasi 110 unit dan 40 bus lainnya dalam upaya perbaikan. Upaya perbaikan memang terus berlanjut, dan memang puluhan bus yang saat ini diperbaiki komponennya import dari Jerman, sehingga dibutuhkan waktu cukup lama dibanding kerusakan yang kecil.
Menurut Nopan, kritikan terhadap kinerja Trans Musi saat ini memang bertahap dibenahi. Mulai dari penambahan unit hingga mengenai sistem pembayaran elektronik card. Pihaknya pun memang baru sebatas mewacanakan untuk memperbaiki sistem pembayaran, yang saat masih dalam kajian matang.
"Untuk menambah unit bus belum, saat ini masih fokus perbaikan bus yang ada. Soal pembayaran elektronik wacana sudah ada, Bank BRI saat inidalam pendekatan, memang perlu ada sistem pembayaran elektronik yang diharapkan ke depan tidak ada resiko kebocoran dana, sehingga perlu banyak pertimbangan," ujar Nopan, saat dihubungi belum lama ini. (rob)