PALEMBANG - Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, menjanjikan tak cuma honorer tua yang diprioritaskan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Mereka yang ada di pulau terpencil atau pulau terdepan di Indonesia juga mendapat tempat yang sama. "Honorer yang masuk Kategori 2 (K2) mendapat porsi utama saat seleksi penerimaan CPNS yang digelar pemerintah. Kita prioritaskan honorer tua, di pulau terdepan dan pulau terpencil, untuk diterima sebagai CPNS ketika mengikuti tes seleksi penerimaan," katanya. Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), kata dia, tidak membolehkan ada pengangkatan pegawai pemerintah tanpa proses seleksi.
Sesuai PP Nomor 56 tahun 2012, pendataan honorer untuk K2 sudah selesai. Namun, pemerintah masih akan memberikan kebijakan kepada mereka yang tidak lulus ketika seleksi terakhir tahun lalu. Mengingat jumlah honorer yang belum diterima mencapai 450 ribu orang. "Selain itu, sekurang-kurangnya untuk mengisi K2 yang kemarin sudah lulus tetapi formasinya tidak diisi. Jumlahnya cukup banyak, ada 80 ribu formasi yang harusnya diisi tapi tidak diisi. Kami ingin memberikan kesempatan terakhir kepada mereka untuk ikut tes lagi," terangnya.
Puluhan ribu formasi yang akan diisi oleh ratusan ribu pegawai honorer itu, menurut Yuddy, akan dikembalikan kepada kepala daerah yang mengusulkan. Termasuk kriteria juga mendapat keringanan dari pemerintah. "Nanti kami buatkan kriterianya. Karena kalau dia dites dengan CAT dan dengan standar sesungguhnya mungkin sulit untuk lulus. Maka pada akhirnya kami kembalikan kepada kepala daerah. Gubernur, Walikota dan Bupati yang masih memiliki eks K2 menyampaikan formasi yang dibutuhkannya," terangnya.
Lebih jauh menyangkut penerimaan CPNS, Yuddy mengaku pemerintah belum berencana membuka seleksi umum. Pihaknya masih merumuskan rencana seleksi untuk honorer K2. Ia memprediksi pemerintah baru membuka seleksi tahun depan."Kalau pemerintah daerah masih mau rekrutmen, UU memungkinkan adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tetapi, pemerintah daerah harus memperhatikan berapa anggaran belanja pegawainya. Kalau masih anggaran belanja masih di bawah 20 persen bisa memungkinkan," pungkasnya.
Terpisah Sementara itu, Plt Wali Kota Palembang, H Harnojoyo usai mendampingi Men PAN, DR Yuddy Chrisnandi meninjau pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pemkot Palembang, Selasa (11/3) mengatakan, tenaga honorer K2 di lingkungan Pemkot yang belum lulus CPNS mencapai 700 orang. "Ke 700 orang honorer K2, yang sudah diverifikasi di bank data pusat ini, akan kita ikutkan dalam tes CPNS," jelas Harno. Disinggung peluang 700 tenaga honorer K2 tersebut untuk lulus CPNS, Harno mengharapkan semua bisa lulus."Karena ini kesempatan terakhir, saya harapkan semua lulus," pungkas Harno (ety/rob)

_______________

Keterangan foto : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Yuddy Chrisnandi (kemeja putih) didampingi Plt Wali Kota Palembang,H Harnojoyo melihat pamflet pengumuman mekanisme proses pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang, Selasa (10/3). (Foto: robby Palembang Pos)