Instruksi Gubernur Dianggap Belum Jelas

Mura - Pasca keluarnya intruksi gubernur terkait pimpinan DPRD Musi Rawas (Mura), konflik internal ditubuh legislatif tersebut bukannya meredah. Sebaliknya konflik tersebut semakin meruncing. Karena kedua kubu yang ingin mempertahankan komposisi pimpinan yang ada sekarang dan kubu yang ingin melakukan perombakan/penataan pimpinan, tetap pada argument masing-masing.
Kendati Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, telah menyurati bupati terkait pimpinan di DPRD Mura. Rupanya intruksi gubernur tersebut dinilai unsur pimpinan di DPRD Mura belum jelas. Karena kedua kubu masih belum memiliki persepsi yang sama terkait pimpinan.
Hal itu diakui langsung Ketua DPRD Mura, Yudi Fratama, Selasa (10/3). Menurut Yudi, meski sudah dilakukan rapat pimpinan tetap saja belum ditemukan persepsi yang sama terkait pimpinan.
Untuk itu, menurut Yudi, empat pimpinan yang ada saat ini akan melakukan konsultasi ke Biro Hukum dan Otonomi Daerah (Otoda) Provinsi Sumsel. “Sekarang Sekretaris Dewan (Sekwan) sedang mengagendakan jadwal konsultasi tersebut,” ujar Yudi.
Seperti diketahui, kedua kubu memiliki persepsi berbeda tentang jumlah pimpinan DPRD Mura. Karena kubu yang ingin mengamankan kursi pimpinan berpendapat bahwa berdasarkan UU No.17/2014 tentang MPR DPR, DPD dan DPRD, disebutkan bahwa masa pimpinan dewan 5 tahun.
Sementara kubu yang menginginkan segerah dilakukan perombakan kursi pimpinan memiliki persepsi hukum yang berbeda. Karena setelah dilakukan penataan ulang jumlah DPRD Mura tidak lagi 45 melainkan menjadi 40. Itu artinya sesuai aturan Undnag-Undang (UU) No.17/2014 tentang MD3, jumlah pimpinan juga harus berubah. Karena dihitung dari jumlah kursi yang ada seharusnya pimpinan DPRD Mura tidak lagi empat melainkan hanya tiga.
Berdasarkan data KPU Mura, sebelum dilakukan pemekaran, penduduk di Mura berjumlah 610.223 jiwa namun setelah pemekaran jumlah penduduk Mura berubah menjadi 414.534 jiwa. Berdasarkan UU No.8/2012 pasal 26 (e), jumlah penuduk lebih dari 400 sampai dengan 500 mempreoleh alokasi kursi 40 kursi. Sedangkan untuk daerah pemekaran Muratara, jumlah penduduknya sebanyak 195.689 jiwa. Berdasarkan UU pasal 26 (d), penduduk dengan jumlah 100 ribu -200 ribu, memperoleh alokasi 25 kursi. (yat)