Pasang Aksi Tutu Mulut

PALEMBANG - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly yang mengesahkan kubu Agung Laksono sebagai pengurus Partai Golkar yang resmi, membuat anggota dewan asal golkar harap-harap cemas. Bahkan sebagian besar mereka lebih memilih tidak berkomentar mengenai kisruh yang terjadi di DPP Partai Golkar.
Beberapa anggota fraksi partai golkar yang ditemui, semuanya tidak ada yang mau berkomentar mengenai keputusan Menkumham yang memenangkan Golkar versi Agung. “Saya no coment, sebaiknya tanya pimpinan partai atau Pak Nasrun Madang dia yang ditunjuk untuk menjelaskan masalah ini,” ujar Anggota Fraksi Partai Golkar, Rozak Amin, saat ditemui di DPRD Sumsel.
Pernyataan yang sama juga dilontarkan anggota dewan lainnya. Menurut mereka, saat ini Golkar sudah satu pintu, jadi tidak semua kader bisa memberikan penjelasan tentang Golkar. Sementara itu, salah seorang anggota fraksi partai Golkar yang engan disebut namanya mengaku, saat ini dia dan anggota fraksi partai golkar lainnya, baik ditingkat kabuparen/kota maupun provinsi lebih memilih diam, daripada salah bicara.
”Kalau dibilang was-was pastilah. Karena semuakan tahu kalau Golkar Sumsel bulat dukung ARB, sementara Menkumham memenangkan kubu Agung. Takutnya kalau salah bicara, nanti bisa dipecat atau di PAW,’ ujarnya.
Terpisah, pengamat politik Sumsel, Jokosiswanto mengaku wajar bila anggota dewan dari Golkar merasa khawatir. Apalagi, bila Agung mengetahui daftar DPD Golkar yang tidak mendukungnya saat munas.
”Kita tinggal melihat apakah konflik itu hanya terjadi ditingkat pusat, atau berpengaruh sampai ke kabupaten/kota. Kalau perpecahan itu sampai ketingkat bawah, maka patut dikhawatirkan. Tetapi kalau solid maka kecil kemungkinan terjadinya PAW,” ujarnya.
Meskipun demikian, lanjut Joko, DPD Golkar bisa juga khawatir, karena kemungkinan perpecahan higga tingkat bawah itu ada. Apalagi saat ini ARB melaporkan bahwa daftar peserta yang hadir dalam Munas di Ancol itu banyak yang abal-abal. ”Kalau itu benar, artinya terdapat kepengurusan ganda hingga kabupaten/kota. Tinggal lagi, kepengurusan ganda itu sepengetahuan kepengurusan yang ada atau tidak,’ kata Joko yang berharap agar Agung tidak sampai lakukan PAW atau semacamnya, karena kader ditingkat bawah hanya ikut-ikutan.
Joko juga menyebutkan, kisruh ditubuh Golkar ini akan merugikan Golkar itu sendiri, karena masalah ini akan berpengaruh pada pemilihan umum kepala daerah, dan program kerja Golkar lainnya. ”Oleh sebab itu, masing-masing pihak harus mau mengalah demi Golkar kedepan. Toh, masa jabatan ketua sekarang hanya satu tahun, karena 2016 mendatang akan ada Kongres Partai golkar,” katanya.(del)